JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan sementara selama tiga bulan kepada sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan yang kepesertaannya dinonaktifkan akibat pemutakhiran data.
Purbaya menyebut bantuan tersebut bersifat sementara untuk memberi waktu bagi peserta melakukan pembaruan data kepesertaan.
"Tiga bulan ini dikasih waktu. Kalau habis, ya habis. Kalau bisa pemutakhiran, dilakukan pemutakhiran," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).Baca Juga:
Menurut dia, setelah proses pemutakhiran selesai, peserta yang masih memenuhi kriteria akan kembali diaktifkan sebagai penerima PBI JK. Namun, setelah masa tiga bulan berakhir, jumlah peserta akan kembali ke alokasi semula.
"Dalam jangka pendek memang akan ada jumlah lebih dari 96,8 juta peserta. Tapi setelah tiga bulan akan kembali ke alokasi awal," ujar Purbaya.
Purbaya mengaku terkejut dengan penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI JK yang terjadi dalam waktu singkat.
Ia menilai kebijakan tersebut memicu kegelisahan masyarakat karena dilakukan tanpa tahapan sosialisasi yang memadai.
"Dalam satu bulan ada 11 juta yang dinonaktifkan. Ini tentu mengejutkan karena sebelumnya tidak pernah sebesar itu," katanya.
Ia membandingkan kebijakan tersebut dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana penonaktifan peserta PBI JK dilakukan secara bertahap dengan jumlah yang lebih kecil. Menurut Purbaya, lonjakan penonaktifan inilah yang memicu protes publik.
Ke depan, pemerintah berencana memperbaiki sistem pemutakhiran data dengan memberikan pemberitahuan lebih awal kepada peserta yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria.
"Nanti akan ada pemberitahuan tiga bulan sebelumnya. Jadi sosialisasinya lebih baik dan masyarakat tidak kaget," kata Purbaya.*
(dw/dh)
TABANAN Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Wayan Koster menyerahkan bantuan secara simbolis senilai Rp 1 miliar untuk rehabilitas
PEMERINTAHAN
BINJAI Dialog interaktif bertajuk Mengenal Negara Iran dan Konflik yang Terjadi Saat Ini digelar di Ansari Cafe, Kota Binjai, Sumatera
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia mempercepat pengembangan bahan bakar nabati berbasis etanol sebagai respons terhadap tekanan krisis energi
EKONOMI
JAKARTA Amsal Christy Sitepu, videografer asal Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa dirinya diintimidasi oleh seorang jaksa yang menangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan vonis bebas atau keputusan ringan bagi Amsal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama sejumlah akademisi untuk meminta masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampa
POLITIK
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu&039ti, memulai sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau yang
PENDIDIKAN
JAKARTA Indonesia berduka atas gugurnya seorang anggota TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) akibat seran
INTERNASIONAL
JAKARTA Suasana haru mewarnai rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI, Senin (30/3/2026). Videografer Amsal Christy Sitepu pecah tangis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2026 berhasil membongkar jaringan peredaran senjata dan amunisi ilegal yang diduga memasok Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
