DPR Desak Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN Sebelum 2026 Berakhir
JAKARTA Komisi X DPR RI meminta pemerintah segera memberikan kepastian status bagi guru honorer dengan mengangkat mereka menjadi aparatu
NASIONAL
JAKARTA – Komisi III DPR RI mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan vonis bebas atau keputusan ringan bagi Amsal Christy Sitepu, videografer yang didakwa terlibat dalam kasus korupsi senilai Rp 202 juta terkait pembuatan video profil desa.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR, saat rapat dengar pendapat umum dengan Amsal yang hadir secara online di ruang rapat Komisi III DPR, Nusantara II, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi III DPR siap menjadi penjamin bagi Amsal, dan mendukung agar keputusan hukum yang diambil mempertimbangkan keadilan substantif.Baca Juga:
"Komisi III DPR RI mengajukan agar Saudara Amsal Christy Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi III DPR RI sebagai penjamin," ujar Habiburokhman.
Rapat ini juga menyoroti beberapa poin penting dalam pembahasan perkara ini, di antaranya mengenai kerja kreatif videografer yang tidak selalu dapat dihitung dengan harga baku tertentu, serta urgensi pengembalian kerugian negara yang lebih diutamakan daripada sekadar penegakan hukuman formalistik.
Komisi III DPR mengingatkan agar dalam penanganan kasus ini, penegak hukum mengedepankan keadilan substantif, tidak sekadar memaksakan kepastian hukum yang cenderung mematikan industri kreatif di Indonesia.
"Kerja kreatif videografer tidak dapat dihargai dengan cara yang sama seperti pekerjaan lainnya," tambah Habiburokhman.
Selain itu, Komisi III juga mendorong agar proses hukum tidak merugikan perkembangan industri kreatif, yang dinilai penting bagi ekonomi digital Indonesia.*
(ds/dh)
JAKARTA Komisi X DPR RI meminta pemerintah segera memberikan kepastian status bagi guru honorer dengan mengangkat mereka menjadi aparatu
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap laporan harta kekayaan terbaru Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melalui La
NASIONAL
JAKARTA Partai Demokrat mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus deregulasi unt
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada triwulan I 2026 lebih ba
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa status ibu kota negara Indonesia hingga saat ini masih berada di Jakarta. Penegasan itu
NASIONAL
JAKARTA Masyarakat yang sering bepergian menggunakan transportasi udara diminta bersiap merogoh kocek lebih dalam. Kementerian Perhubungan
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus memperkuat hubungan perdagangan dan kerja sama ekonomi dengan Rusia di tengah dinamika ekonomi global
EKONOMI
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di Jalan Denai Gang Jati,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kondisi terbaru pengacara senior Kamaruddin Simanjuntak kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah foto dirinya beredar luas
NASIONAL
JAKARTA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai polemik Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Bara
NASIONAL