Proses Lahan Rampung, 85 Huntap Terpadu di Pesisir Selatan Siap Dibangun, Warga Sementara Huni 53 Huntara

PESISIR SELATAN – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pemulihan permanen bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sebanyak 85 unit hunian tetap (huntap) terpadu disiapkan untuk keluarga terdampak di Nagari Puluik-Puluik Selatan, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

Persiapan pembangunan huntap kini memasuki tahap akhir. Proses alas hak, pemetaan, hingga appraisal lahan telah selesai dilakukan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya menyelesaikan administrasi dan pembayaran lahan sebelum lokasi diserahterimakan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk pembangunan fisik.

Kepala Posko Nasional Satgas PRR Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono mengatakan konstruksi harus segera dimulai setelah seluruh proses lahan rampung.

Baca Juga:

• Baru 42 Persen Rampung, Satgas PRR Kumpulkan Kementerian Kejar Percepatan Normalisasi Krueng Tamiang

"Kementerian PKP/Kementerian Pekerjaan Umum segera menerbitkan SPK dan memulai konstruksi fisik 85 unit Huntap Terpadu begitu proses pembayaran lahan diserahterimakan oleh Pemkab," ujar Wahyu dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi di Pesisir Selatan.

Sambil menunggu pembangunan hunian permanen, Satgas PRR telah menyiapkan 53 unit hunian sementara (huntara) di Kecamatan Bayang Utara. Hunian tersebut terdiri atas 22 unit di Limau Manis dan 31 unit di Taluak Baru, Nagari Puluik-Puluik.

Pemerintah juga telah menyalurkan dana tunggu hunian selama tiga bulan kepada keluarga terdampak. Pada tahap pertama, bantuan diberikan kepada 35 kepala keluarga, sedangkan tahap kedua disalurkan kepada 38 kepala keluarga.

Selain pemulihan hunian, penanganan sektor sosial di Pesisir Selatan terus dilakukan. Proses penanganan pengungsi dan pemberian santunan duka telah diselesaikan seluruhnya.

Kementerian Sosial menargetkan penyaluran bantuan Jaminan Hidup (Jadup) serta paket isi hunian dapat diselesaikan pada September 2026.

Satgas PRR juga memberikan perhatian terhadap potensi ancaman banjir akibat sedimentasi dan abrasi tebing sungai. Kondisi tersebut ditemukan di Nagari Kapelgam, Kecamatan Bayang, serta Nagari Koto Ranah, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

Penanganan kawasan tersebut dinilai penting untuk mencegah luapan sungai kembali mengancam permukiman dan akses masyarakat.

Pemerintah daerah telah menyiapkan paket pengendalian banjir DAS Pesisir Selatan di tujuh titik prioritas dengan nilai mencapai Rp42 miliar. Program tersebut juga didukung anggaran APBD bidang pengelolaan sumber daya air sebesar Rp8,1 miliar dan Rp4,6 miliar.

Sementara itu, kebutuhan pengamanan tebing di Muaro Aia, Nagari Koto Ranah, diusulkan melalui sejumlah sumber pembiayaan, mulai dari Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, DAK Fisik Keairan, hingga R3P daerah.

Pidato Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2026 Bakal Ungkap 8 Program Prioritas dan Anggarannya

Tenggat Ketat Agustus 2026: BNPB Desak Pemda Tuntaskan Dokumen Rumah Rusak Demi Percepat Huntap Pascabencana

Di Huntara Aceh Tamiang, Penyintas Bencana Rajut Kembali Kehidupan yang Sempat Hilang

KPK Kejar Jejak Suap Ijon Proyek Rp980 Juta, 8 Saksi Diperiksa dan 3 Lokasi Digeledah

Satgas PRR Dorong Percepatan Huntap Aceh Tamiang, 4.159 KK Terdampak Bencana Segera Dipulihkan

Satgas PRR Percepat Pembangunan 44.121 Hunian Tetap bagi Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar