PESISIR SELATAN – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pemulihan permanen bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sebanyak 85 unit hunian tetap (huntap) terpadu disiapkan untuk keluarga terdampak di Nagari Puluik-Puluik Selatan, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
Persiapan pembangunan huntap kini memasuki tahap akhir. Proses alas hak, pemetaan, hingga appraisal lahan telah selesai dilakukan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya menyelesaikan administrasi dan pembayaran lahan sebelum lokasi diserahterimakan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk pembangunan fisik.
Kepala Posko Nasional Satgas PRR Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono mengatakan konstruksi harus segera dimulai setelah seluruh proses lahan rampung.Baca Juga:
"Kementerian PKP/Kementerian Pekerjaan Umum segera menerbitkan SPK dan memulai konstruksi fisik 85 unit Huntap Terpadu begitu proses pembayaran lahan diserahterimakan oleh Pemkab," ujar Wahyu dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi di Pesisir Selatan.
Sambil menunggu pembangunan hunian permanen, Satgas PRR telah menyiapkan 53 unit hunian sementara (huntara) di Kecamatan Bayang Utara. Hunian tersebut terdiri atas 22 unit di Limau Manis dan 31 unit di Taluak Baru, Nagari Puluik-Puluik.
Pemerintah juga telah menyalurkan dana tunggu hunian selama tiga bulan kepada keluarga terdampak. Pada tahap pertama, bantuan diberikan kepada 35 kepala keluarga, sedangkan tahap kedua disalurkan kepada 38 kepala keluarga.
Selain pemulihan hunian, penanganan sektor sosial di Pesisir Selatan terus dilakukan. Proses penanganan pengungsi dan pemberian santunan duka telah diselesaikan seluruhnya.
Kementerian Sosial menargetkan penyaluran bantuan Jaminan Hidup (Jadup) serta paket isi hunian dapat diselesaikan pada September 2026.
Satgas PRR juga memberikan perhatian terhadap potensi ancaman banjir akibat sedimentasi dan abrasi tebing sungai. Kondisi tersebut ditemukan di Nagari Kapelgam, Kecamatan Bayang, serta Nagari Koto Ranah, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
Penanganan kawasan tersebut dinilai penting untuk mencegah luapan sungai kembali mengancam permukiman dan akses masyarakat.
Pemerintah daerah telah menyiapkan paket pengendalian banjir DAS Pesisir Selatan di tujuh titik prioritas dengan nilai mencapai Rp42 miliar. Program tersebut juga didukung anggaran APBD bidang pengelolaan sumber daya air sebesar Rp8,1 miliar dan Rp4,6 miliar.
Sementara itu, kebutuhan pengamanan tebing di Muaro Aia, Nagari Koto Ranah, diusulkan melalui sejumlah sumber pembiayaan, mulai dari Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, DAK Fisik Keairan, hingga R3P daerah.
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnes
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
