Baru 42 Persen Rampung, Satgas PRR Kumpulkan Kementerian Kejar Percepatan Normalisasi Krueng Tamiang

ACEH TAMIANG – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat penanganan Sungai Krueng Tamiang. Normalisasi dan pengendalian sungai dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir yang dapat kembali mengancam permukiman, lahan pertanian hingga aktivitas warga.

Langkah tersebut dilakukan setelah Satgas PRR melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) khusus di Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil evaluasi kemudian ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan infrastruktur serta pengendalian banjir.

Wakil Kepala Posko Nasional Satgas PRR Marsma TNI Ridha Hermawan mengatakan pihaknya tidak ingin kegiatan monitoring hanya berakhir pada kunjungan dan penyampaian temuan. Satgas berupaya mempertemukan pemerintah daerah dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mencari solusi atas berbagai persoalan di lapangan.

Baca Juga:

• Realisasi TKD Rp21 Miliar di Aceh Singkil Masih 0 Persen, Satgas PRR Kebut Serapan hingga 30 Persen per Bulan

"Kami dari Posko ini berupaya pada saat kita datang ke daerah tidak hanya datang kemudian hanya ngomong-ngomong lalu pulang. Kami mencoba berkumpul bersama di sini dengan kementerian dan lembaga terkait, kemudian kita sama-sama mencari solusi," kata Ridha dalam rapat koordinasi tindak lanjut hasil monev Satgas PRR di Aceh Tamiang.

Dalam rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi 2026, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan tiga paket pekerjaan yang berkaitan dengan pengendalian banjir serta penanganan muara Sungai Krueng Tamiang.

Pekerjaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus mengurangi ancaman banjir yang berpotensi terjadi kembali di wilayah Aceh Tamiang.

Berdasarkan data paket Kementerian PU per 11 Agustus 2026, terdapat 26 paket penanganan infrastruktur di Aceh Tamiang. Dari jumlah tersebut, 11 paket atau 42,3 persen telah menunjukkan progres fisik dan satu paket di antaranya telah rampung 100 persen.

Sementara itu, 15 paket atau 57,7 persen lainnya belum menunjukkan progres fisik sehingga perlu segera mendapatkan percepatan.

Perhatian khusus diberikan terhadap 18 paket yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Tiga paket di antaranya telah berjalan, yakni rehabilitasi jaringan irigasi air tanah dengan progres 65 persen, supervisi pembangunan pengendali sedimen DAS Tamiang sebesar 43,33 persen, serta pembangunan pengendali sedimen DAS Tamiang yang baru mencapai 14,02 persen.

Sebanyak 15 paket lainnya masih berada pada tahap awal. Satgas mendorong percepatan terutama terhadap paket yang berkaitan langsung dengan pengendalian banjir dan penanganan Sungai Krueng Tamiang.

Di sisi lain, sejumlah pekerjaan infrastruktur lainnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Empat paket Direktorat Jenderal Bina Marga dan empat paket Direktorat Jenderal Cipta Karya telah memasuki tahap pelaksanaan.

Bahkan, salah satu paket penanganan ruas Jalan Kota Langsa-batas Provinsi Sumatera Utara telah selesai 100 persen.

CNG 3 Kg Gantikan LPG 3 Kg? Pemerintah Mulai Uji Coba Pekan Depan

Anak Sekolah Terpaksa Seberangi Sungai: Satgas PRR Desak Percepatan Perbaikan Jalan Putus di Padang Pariaman

KI Babel Tegaskan Keterbukaan Informasi Tak Cukup di Atas Kertas, KPU Babel Jalani Visitasi

Pemprov Sumut Benahi PPID, Kejar Predikat Informatif dan Perkuat Transparansi OPD

Prabowo Beri Rapor Memuaskan untuk Bahlil Lahadalia, Sebut Punya DNA Petarung

Harga Minyak Dunia Bergejolak, Prabowo Tegaskan BBM Subsidi Tak Boleh Naik