Data Dukcapil Bongkar Fakta Unik: 190 Orang Bernama Uzumaki, Cancer Jadi Zodiak Terbanyak
JAKARTA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari da
NASIONAL
BANDA ACEH — Bank Indonesia (BI) memperkuat upaya percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Aceh menjelang pemberlakuan Wajib Halal Oktober 2026.
Melalui Bagian Pengembangan UMKM, BI menggelar diskusi strategis yang melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) se-Aceh di Banda Aceh, Senin, 9 Februari 2026.
Diskusi ini membahas strategi perluasan sertifikasi halal bagi UMKM, baik melalui skema reguler maupun skema pernyataan mandiri (self declare).Baca Juga:
Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal sekaligus memperkuat daya saing UMKM di pasar nasional dan global.
Ketua LP3H UIN Ar-Raniry, Dr. Jalaluddin, M.A., yang menjadi salah satu peserta diskusi, menilai Bank Indonesia menunjukkan komitmen kuat dan konsisten dalam mendorong penguatan ekonomi daerah berbasis UMKM, termasuk melalui pengembangan ekosistem halal.
"Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan LPH dan LP3H di Aceh, baik dari perguruan tinggi maupun lembaga nonkampus. Diskusi ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menyukseskan pemberlakuan Wajib Halal Oktober 2026," ujar Jalaluddin.
Ia menjelaskan, LPH UIN Ar-Raniry diwakili oleh Sekretaris Program Studi Manajemen Industri Halal, Isnailina, M.A., sementara LP3H dihadiri langsung oleh dirinya.
Keduanya merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Kehadiran unsur akademisi ini menegaskan peran perguruan tinggi dalam memperkuat ekosistem halal di Aceh.
Diskusi juga dihadiri Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Aceh Prof. Syahrizal, M.A., serta perwakilan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh.
Pemerintah daerah, kata Jalaluddin, memberikan dukungan penuh terhadap percepatan sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi syariah Aceh.
"Melalui sinergi antara BI, LPH, LP3H, akademisi, dan pemerintah daerah, kami berharap implementasi Wajib Halal 2026 berjalan optimal dan UMKM Aceh semakin berdaya saing," kata Jalaluddin.*
JAKARTA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari da
NASIONAL
KARO Aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali mengalami peningkatan. Meski status gunung api terseb
PERISTIWA
MEDAN Kepolisian masih menyelidiki penyebab meninggalnya seorang perempuan berinisial L (35), mantan istri anggota Polri berinisial Brig
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengapresiasi komitmen Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kh
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri
PEMERINTAHAN
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan kondisi bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Dusun Padang Nabidang, Desa Pematang, Kabupaten Lab
PENDIDIKAN
MAKASSAR Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan para kepala daerah agar tidak hanya bergantun
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai menyalurkan bantuan berupa donasi uang tunai d
NASIONAL
MEDAN Mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Hendra Parwana Batubara, dituntut h
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR Sumatera) akan mengawal usulan perc
NASIONAL