MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungannya terhadap Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sumatera yang dijadwalkan diluncurkan di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (11/2/2026).
Program ini digagas sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas inflasi di seluruh wilayah Sumatera.
Kegiatan GPIPS digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).Baca Juga:
Program ini juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) yang membahas ketersediaan pasokan pangan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sekaligus mengantisipasi risiko curah hujan ekstrem.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menyatakan, GPIPS merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
"Program ini lebih terfokus pada penguatan ketersediaan pasokan pangan dari hulu, lebih komprehensif untuk stabilisasi harga, dan menekankan sinergi pusat–daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah," ujar Poppy, Selasa (10/2/2026).
Rakor GPIPS 2026 akan membahas tiga isu utama: pemulihan sektor pertanian pascabencana alam, antisipasi risiko curah hujan ekstrem, serta pengendalian inflasi pada periode HBKN.
Program ini mendapat perhatian instansi terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, BULOG, serta pejabat pemerintah daerah se-Sumatera.
Poppy menambahkan, sebagian besar daerah di Sumatera mencatat deflasi bulanan kelompok bahan makanan pada Januari 2026.
Hal ini didorong oleh meningkatnya pasokan cabai dan bawang merah, peningkatan produksi di sentra pertanian, serta kelancaran distribusi pangan.
"Dengan GPIPS, kami berharap implementasi ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Sumatera semakin kuat, mendukung target inflasi nasional 2026 sebesar 2,5% ± 1%," tutup Poppy.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah keberadaan penyidik bernama Bayu Sigit yang disebutsebut meminta uang hingga Rp10
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) lahir dari rakyat dan harus selalu menjadi poli
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memberikan dampak ekonomi, khususnya bagi petani s
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, untuk mengumpulkan seluruh video yang menampi
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menanggapi tuduhan yang menyebut anggota TNI sebagai penjahat perang dan pelanggar hak asasi manusia (
NASIONAL
JAKARTA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan agar Indonesia meniru langkah India dalam perbaikan pasar modal. Ketua DEN, Luhut B. Pa
EKONOMI
TABANAN Kodim 1619/Tabanan menyiagakan seluruh personel untuk mengamankan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka
NASIONAL
BADUNG Jajaran Polsek Kuta Selatan meningkatkan kehadiran di kawasan wisata strategis melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), g
NASIONAL
DENPASAR Kapolsek Denpasar Barat, Kompol Ni Wayan Adnyani Prabawati, S.I.K., menggelar kegiatan Sambang Kamtibmas yang dirangkaikan deng
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa bangsa Indonesia menghadapi gangguan dari pihak luar yang mencoba menurunkan moral da
NASIONAL
