MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungannya terhadap Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sumatera yang dijadwalkan diluncurkan di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (11/2/2026).
Program ini digagas sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas inflasi di seluruh wilayah Sumatera.
Kegiatan GPIPS digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).Baca Juga:
Program ini juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) yang membahas ketersediaan pasokan pangan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sekaligus mengantisipasi risiko curah hujan ekstrem.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menyatakan, GPIPS merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
"Program ini lebih terfokus pada penguatan ketersediaan pasokan pangan dari hulu, lebih komprehensif untuk stabilisasi harga, dan menekankan sinergi pusat–daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah," ujar Poppy, Selasa (10/2/2026).
Rakor GPIPS 2026 akan membahas tiga isu utama: pemulihan sektor pertanian pascabencana alam, antisipasi risiko curah hujan ekstrem, serta pengendalian inflasi pada periode HBKN.
Program ini mendapat perhatian instansi terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, BULOG, serta pejabat pemerintah daerah se-Sumatera.
Poppy menambahkan, sebagian besar daerah di Sumatera mencatat deflasi bulanan kelompok bahan makanan pada Januari 2026.
Hal ini didorong oleh meningkatnya pasokan cabai dan bawang merah, peningkatan produksi di sentra pertanian, serta kelancaran distribusi pangan.
"Dengan GPIPS, kami berharap implementasi ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Sumatera semakin kuat, mendukung target inflasi nasional 2026 sebesar 2,5% ± 1%," tutup Poppy.*
DENPASAR Untuk memastikan harga 14 bahan kebutuhan pokok penting (Bapoting) tetap stabil dan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesu
EKONOMI
GIANYAR Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K. meresmikan Satuan Polisi Pangan dan Gizi (SPPG) Polri Polres Gianyar yang berl
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan honorer di Pemkot Bandar Lampung tahun 20242025 semakin mengemuka. Zulk
POLITIK
BANDA ACEH Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyalurkan bantuan kurma
NASIONAL
BANDA ACEH Delegasi United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) melakukan kunjungan kerja ke Polda Aceh pada Jumat, 13 Febr
NASIONAL
MEDAN Pimpinan Pusat (PP) ISARAH bersama Pimpinan Wilayah ISARAH Sumatera Utara memperkuat kolaborasi strategis dengan Universitas Al Wa
PENDIDIKAN
MEDAN Kesaksian mantan Direktur Operasional (Dirops) PTPN2 Wisnu Budi Arif dalam sidang lanjutan perkara korupsi penjualan 8.000an hek
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan setuju jika UndangUndang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikembalikan ke versi se
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lima koper berisi uang tunai senilai lebih dari Rp 5 miliar dalam penggeledahan di wi
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menepis kabar yang menyebut dirinya akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantim
POLITIK
