TNI Respons Film “Pesta Babi”: Jangan Benturkan Masyarakat dan Program Pemerintah
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, untuk mengumpulkan seluruh video yang menampilkan kritikan dan hinaan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).
Baca Juga:Presiden menegaskan, langkah ini bukan untuk membalas, tetapi untuk mendokumentasikan kritik yang muncul di awal pelaksanaan MBG.
"Bagi mereka yang waktu kita baru mulai satu bulan sudah dihina, sudah diramalkan pasti gagal, Pak Qodari tolong dikumpulin video klip yang ramal kita pasti gagal, yang katakan saya hina bangsa Indonesia," ujar Prabowo.
Presiden menegaskan, tujuan MBG adalah menyelamatkan anak-anak Indonesia dengan menyediakan makanan bergizi dan mencegah stunting.
Sampai hari ini, program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat.
"Ini harus ada rekam digital, direkam semua. InsyaAllah kita mencapai 80 sekian juta penerima biar saya tiap malam bisa lihat-lihat, aduh apa iya, ya, saya hina bangsa Indonesia?" ucapnya.
Prabowo membandingkan capaian program MBG dengan populasi negara lain untuk menekankan skala keberhasilannya.
Menurutnya, jumlah penerima manfaat saat ini setara memberi makan seluruh penduduk Afrika Selatan, atau sepuluh kali Singapura, atau dua kali Malaysia, tiap hari.
Presiden menegaskan, program MBG bukan sekadar proyek sosial, tetapi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia secara nasional.*
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL