Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungannya terhadap Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sumatera yang dijadwalkan diluncurkan di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (11/2/2026).
Program ini digagas sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas inflasi di seluruh wilayah Sumatera.
Kegiatan GPIPS digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).Baca Juga:
Program ini juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) yang membahas ketersediaan pasokan pangan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sekaligus mengantisipasi risiko curah hujan ekstrem.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menyatakan, GPIPS merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
"Program ini lebih terfokus pada penguatan ketersediaan pasokan pangan dari hulu, lebih komprehensif untuk stabilisasi harga, dan menekankan sinergi pusat–daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah," ujar Poppy, Selasa (10/2/2026).
Rakor GPIPS 2026 akan membahas tiga isu utama: pemulihan sektor pertanian pascabencana alam, antisipasi risiko curah hujan ekstrem, serta pengendalian inflasi pada periode HBKN.
Program ini mendapat perhatian instansi terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, BULOG, serta pejabat pemerintah daerah se-Sumatera.
Poppy menambahkan, sebagian besar daerah di Sumatera mencatat deflasi bulanan kelompok bahan makanan pada Januari 2026.
Hal ini didorong oleh meningkatnya pasokan cabai dan bawang merah, peningkatan produksi di sentra pertanian, serta kelancaran distribusi pangan.
"Dengan GPIPS, kami berharap implementasi ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Sumatera semakin kuat, mendukung target inflasi nasional 2026 sebesar 2,5% ± 1%," tutup Poppy.*
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA