JAKARTA – PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) secara resmi melakukan groundbreaking Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian bauksit–alumina–aluminium pada 6 Februari 2026 di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
Proyek ini menandai langkah strategis INALUM bersama Grup MIND ID dalam mendukung kebijakan hilirisasi mineral nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta sejalan dengan arah kebijakan Asta Cita Presiden Prabowo yang menempatkan hilirisasi sebagai pilar utama penguatan industri nasional.
Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita, menyebut bahwa hilirisasi ini akan membuat Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam komoditas strategis, khususnya aluminium.Baca Juga:
Ia berharap swasembada aluminium pada tahun 2030 dapat tercapai.
"Hilirisasi bauksit menjadi aluminium merupakan agenda strategis nasional untuk memperkuat kemandirian sektor industri Indonesia. Percepatan pembangunan smelter dan refinery menjadi upaya untuk menekan ketergantungan impor, meningkatkan daya saing, serta membangun rantai pasok aluminium yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang memberikan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia," ujar Melati.
Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian bauksit–alumina–aluminium di Mempawah ini terdiri dari Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 2 dan Smelter Aluminium.
Dibangun di area yang sama dengan SGAR Fase 1 yang berkapasitas 1 juta ton alumina per tahun, SGAR Fase 2 yang juga dikelola oleh PT Borneo Alumina Indonesia, anak perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), memiliki kapasitas produksi 1 juta ton alumina per tahun.
Dengan demikian, kapasitas produksi alumina domestik akan meningkat menjadi 2 juta ton per tahun, dengan penyerapan bijih bauksit sebesar 6 juta ton per tahun yang dipasok dari seluruh area Izin Usaha Pertambangan PT Aneka Tambang Tbk di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
Sementara itu, pasokan listrik untuk Smelter Aluminium kedua akan diperoleh dari PT Bukit Asam Tbk.
Pembangunan Smelter Aluminium Mempawah nantinya akan memiliki kapasitas produksi sebesar 600.000 ton per tahun, dengan seluruh produksinya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan aluminium domestik.
Dengan menggabungkan produksi aluminium dari Smelter INALUM di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, total kapasitas produksi aluminium INALUM akan mencapai sekitar 900 ribu ton per tahun.
Pembangunan dan pengoperasian Fasilitas Pengolahan dan Peleburan Aluminium Terpadu ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional, dengan total nilai investasi sebesar Rp104,55 triliun atau setara dengan USD 6,23 miliar.
JAKARTA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengutuk keras tindakan pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima piagam penghargaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolo
PEMERINTAHAN
BATUBARA Penutupan Jalan Merdeka di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, memicu sorotan tajam dari masyarakat. Akses vital terseb
PERISTIWA
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster, siang tadi, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada SD Negeri 5 Banjar yang terdampak banjir ban
NASIONAL
LABUHANBATU Eks Kepala BNI 46 Aek Nabara berinisial AH, pelaku penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Labuhanbatu y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
