Kritik Menkeu Picu Protes Akademisi, Handi Risza Bongkar Realitas Bank Syariah

JAKARTA – Kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap kinerja perbankan syariah nasional memicu polemik di kalangan praktisi dan akademisi.

Wakil Rektor Universitas Paramadina sekaligus Wakil Kepala CSED-INDEF, Handi Risza, menegaskan kritik tersebut sebaiknya ditempatkan dalam konteks penguatan industri, bukan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan berbasis syariah.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/2/2026), Handi menjelaskan perbedaan mendasar antara perbankan konvensional dan syariah.

Baca Juga:

• Gudang Pabrik Santan di Deli Serdang Terbakar, Api Baru Padam 3 Jam Kemudian

Jika bank konvensional mengandalkan bunga, bank syariah menekankan prinsip bagi hasil (profit and revenue sharing) serta transaksi berbasis aktivitas ekonomi halal. Akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah dirancang untuk menjamin keadilan bagi semua pihak

"Hak diperoleh berdasarkan usaha dan ikhtiar masing-masing," ujar Handi.

Tantangan Modal dan Efisiensi

Handi mengakui pembiayaan syariah kerap dipersepsikan lebih mahal dibanding bank konvensional. Menurutnya, faktor struktural seperti keterbatasan modal dan tingginya biaya dana (cost of funds) menjadi penyebab utama.

Data hingga Oktober 2025 mencatat total aset perbankan syariah mencapai Rp1.028 triliun, namun sebagian besar masih berada di kategori KBMI 1 dan 2. Hanya Bank Syariah Indonesia yang telah masuk kelompok KBMI 4.

"Terbatasnya modal berdampak pada tingginya biaya operasional per unit produk serta kemampuan investasi di teknologi, sistem informasi, dan pengembangan SDM," jelasnya.

Selain itu, disparitas akses terhadap dana murah turut membedakan kinerja bank konvensional dan syariah.

Bank konvensional lebih leluasa mengelola dana dari rekening giro pemerintah, sedangkan bank syariah banyak menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito dengan biaya relatif lebih tinggi.

Kepastian dan Prinsip Syariah

Handi menekankan skema akad syariah, seperti murabahah, memberikan kepastian cicilan hingga akhir kontrak meski angsuran awal terlihat lebih tinggi.

Denda keterlambatan tidak menjadi pendapatan bank, melainkan dialokasikan untuk kegiatan sosial. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) memastikan produk tetap sesuai prinsip Islam dan meminimalisasi manipulasi akad.

Harapan Dukungan Kebijakan

Handi berharap pemerintah memberi dukungan kebijakan lebih proporsional, termasuk penempatan rekening giro lembaga keagamaan di bank syariah, insentif pajak, serta penguatan permodalan BUMN syariah.

"Kritik Menkeu seharusnya menjadi perhatian, namun ke depan pemerintah diharapkan lebih fair dalam memperlakukan bank syariah," pungkasnya.*

(dh)

Gudang Pabrik Santan di Deli Serdang Terbakar, Api Baru Padam 3 Jam Kemudian

Di Tengah Penolakan Pulau Gelasa, Tokoh Forkoda Bangka Utara Dr Ahmad Nahwani Buka Opsi PLTN Mantung sebagai Alternatif Strategis

Kontroversi Mutasi ASN, Ketua IDAI Sebut Diberhentikan Paksa oleh Kemenkes

Kunjungan Kerja di Pontianak, DPR RI Pastikan Proyek Smelter Mempawah Berjalan Sesuai Target

Kejagung Geledah Rumah Eks Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, Dokumen dan Alat Bukti Elektronik Disita

Polemik Tambang Martabe: Operasional PT Agincourt Resources Diduga Masih Berjalan Meski Izin Dikabarkan Dicabut