OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengimbau perusahaan dan instansi pemerintah yang menjadi mitra penyelenggara Program Pemagangan Nasional (Maganghub) Tahun 2026 untuk memfasilitasi peserta mengikuti uji kompetensi.
Ia menegaskan, peserta magang tidak cukup hanya mengantongi sertifikat pengalaman, tetapi juga harus memiliki sertifikat kompetensi resmi.
Imbauan tersebut disampaikan Yassierli saat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Pemagangan Nasional di Transmedia, Jakarta, Jumat, 20 Februari 2026.Baca Juga:
"Saya berharap peserta magang nasional tidak hanya membawa pengalaman, tapi juga bukti kompetensi. Minimal ada dua sertifikat. Sertifikat magang dari mitra penyelenggara dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi," ujar Yassierli.
Menurut dia, sertifikat kompetensi yang diterbitkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjadi pengakuan formal atas kemampuan yang dipelajari selama magang.
Dengan pengakuan tersebut, peserta memiliki bekal lebih kuat untuk memasuki pasar kerja dan bersaing saat melamar pekerjaan sesuai minat dan keahliannya.
Dalam peninjauan di Transmedia, Yassierli menyebut terdapat sekitar 450 peserta magang nasional yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ia mengapresiasi antusiasme peserta yang dinilai memperoleh pengalaman kerja nyata, termasuk hal-hal yang belum ditemui saat menempuh pendidikan formal.
"Sekitar 450 peserta magang ada di sini dan antusiasmenya luar biasa. Harapannya, pengalaman itu berubah menjadi kompetensi nyata agar mereka lebih siap bekerja sesuai passion," katanya.
Untuk menjaga kualitas program, Kemnaker menjalankan monitoring dan evaluasi secara komprehensif. Yassierli menjelaskan, koordinasi rutin dilakukan dengan para mentor di lokasi magang, serta penerapan sistem monitoring yang mewajibkan peserta mengisi logbook kegiatan.
Ia menambahkan, pembayaran uang saku peserta mengacu pada hasil verifikasi logbook. Pada Februari 2026, besaran uang saku telah menyesuaikan kebijakan kenaikan upah minimum kabupaten/kota/provinsi tahun 2026.
"Uang saku peserta pemagangan nasional sudah mengacu pada kebijakan kenaikan UM 2026, sehingga Februari ini naik. Saya titip, manfaatkan sebaik mungkin untuk hal-hal positif," ujarnya.
Kunjungan ke Transmedia menjadi kali pertama Menaker melakukan monev pemagangan di sektor media, setelah sebelumnya dilakukan di sektor manufaktur, jasa, dan transportasi.
Ia menilai monev lintas sektor penting untuk menjaga standar mutu pemagangan sekaligus memetakan kebutuhan kompetensi dunia kerja.
Menurut Yassierli, sektor media memberi gambaran nyata mengenai transformasi teknologi di industri. Dunia kerja, kata dia, terus bergerak menuju pola dan teknologi baru sehingga peserta magang perlu dipersiapkan sejak dini.
"Kita tidak boleh tertinggal dan harus terus mempersiapkan diri," ujarnya.*
(dh)
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL