Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan penetapan tarif global baru sebesar 10% beberapa jam setelah Mahkamah Agung AS membatalkan tarif bea masuk timbal balik (resiprokal) yang sebelumnya diterapkan.
Menanggapi kebijakan ini, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Haryo Limanseto, menyatakan pemerintah Indonesia akan terus memantau perkembangan terkait tarif resiprokal yang diberlakukan oleh AS.
"Indonesia akan mengamati terus kondisi terkini yang berkembang, khususnya terkait kelanjutan Agreement On Reciprocal Trade RI-AS," kata Haryo, Sabtu (21/2/2026).Baca Juga:
Status Perjanjian dan Ratifikasi
Haryo menekankan, kebijakan tarif baru ini belum berlaku secara langsung. Pihak Indonesia masih harus melalui proses ratifikasi, begitu pula pemerintah AS. "Terhadap perjanjian ini, pihak Indonesia juga masih perlu proses ratifikasi dan perjanjian ini belum langsung berlaku, serta pihak Amerika Serikat juga perlu proses yang sama di negaranya," jelasnya.
Pembicaraan Lanjutan
Menurut Haryo, akan ada pembicaraan lanjutan antara kedua negara terkait tarif resiprokal ini. Indonesia menegaskan bahwa segala keputusan diupayakan tetap mengutamakan kepentingan dan kebutuhan nasional.
"Akan ada pembicaraan selanjutnya antar kedua pihak terhadap segala keputusan yang diambil, dan Indonesia akan tetap mengutamakan kepentingan nasional ke depannya," pungkas Haryo.
Keputusan Trump ini menjadi sorotan dunia karena dapat berdampak pada perdagangan global, termasuk hubungan dagang dengan Indonesia yang tengah menyiapkan strategi ekonomi nasional di tengah dinamika perdagangan internasional.*
(d/dh)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL