Mensesneg Cek Rencana Impor 105 Ribu Pikap dari India untuk Koperasi Desa

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan pihaknya akan menelusuri informasi terkait rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mengimpor 105.000 unit kendaraan pikap dari India.

Ratusan ribu kendaraan ini direncanakan untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Saya cek dulu ya angka-angkanya," ujar Prasetyo kepada awak media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (23/2/2026).

Baca Juga:

• Mensesneg Tanggapi Teror terhadap Ketua BEM UGM: Tidak Tahu Siapa, Tapi Kritik Harus Disampaikan dengan Etika

Sebelumnya, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menjelaskan alasan impor 105.000 unit pikap 4x4 dan kendaraan niaga dari India senilai Rp24,66 triliun.

Menurutnya, keputusan ini didorong oleh kombinasi harga yang kompetitif, kualitas produk, serta keterbatasan ketersediaan kendaraan serupa di dalam negeri.

"Produk impor ini hampir 50 persen lebih murah dibandingkan kompetitor lain. Dari sisi daya tahan, tenaga, dan konsumsi bahan bakar, kendaraan ini andal dan berkualitas," kata Joao.

Dia menambahkan, pembelian kendaraan dari India dianggap strategis untuk menyiasati keterbatasan dana program Koperasi Merah Putih.

"Dengan impor dari India, Indonesia mendapatkan barang berkualitas dengan harga terjangkau sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, memotong distribusi yang selama ini menjadi beban utama petani," ujarnya.

Joao menegaskan, pertimbangan pengadaan produk dalam negeri tetap dilakukan. Namun, ketersediaan kendaraan arus utama seperti truk roda enam dari pabrikan lokal telah habis.

"Kalau beli sekarang, harus menunggu paling cepat satu tahun," kata dia.

Keputusan impor ini telah dikomunikasikan dan diketahui pemerintah pusat, termasuk pihak Danantara yang menyiapkan anggaran pengadaan.

Joao menambahkan, diversifikasi pasar kendaraan pikap dan truk menjadi salah satu strategi agar tidak selalu bergantung pada produk arus utama.

Mensesneg Tanggapi Teror terhadap Ketua BEM UGM: Tidak Tahu Siapa, Tapi Kritik Harus Disampaikan dengan Etika

Mendes PDT Desak Stop Dominasi Alfamart dan Indomaret: Buat Apa Kita Bangun Kopdes? Sangat Monopoli!

Pemerintah Ogah Kembalikan UU KPK ke Versi Lama, Mensesneg: Belum Pernah Dibahas

Presiden Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Menunaikan Puasa, Ajak Umat Muslim Saling Menghormati dalam Perbedaan

Istana Tegaskan UU KPK Tak Akan Kembali ke Versi Lama: Tidak Ada Hubungan dengan Jokowi

Kemlu: Presiden Prabowo Masih Pertimbangkan Kehadiran di Rapat Perdana Board of Peace AS