BREAKING NEWS
Rabu, 04 Maret 2026

Jusuf Kalla: Biar Saja Cabai Mahal, Petani Setahun Sekali Bisa Beli Baju Baru

Abyadi Siregar - Rabu, 04 Maret 2026 16:26 WIB
Jusuf Kalla: Biar Saja Cabai Mahal, Petani Setahun Sekali Bisa Beli Baju Baru
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK). (foto: tangkapan layar yt Gita Wirjawan)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan respons Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), terkait kenaikan harga cabai belakangan ini.

Menurut Zulhas, JK tak mempermasalahkan harga cabai yang melonjak karena hal itu justru berdampak positif bagi kesejahteraan petani.

"Pak JK semalam bilang, biar saja cabai mahal. Petani cabai setahun sekali bisa beli baju baru," ujar Zulhas di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Baca Juga:

Zulhas menjelaskan kenaikan harga cabai disebabkan oleh faktor cuaca, terutama musim hujan yang berlangsung sejak awal 2026.

Kondisi ini memengaruhi pasokan cabai sehingga terjadi lonjakan harga di berbagai daerah.

Beberapa wilayah, termasuk Yogyakarta, melaporkan kenaikan signifikan, terutama cabai rawit.

Salah satu pedagang di Pasar Beringharjo, Ida, menyebut harga cabai rawit kini berkisar Rp 95.000–100.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp 75.000–80.000.

Sementara cabai keriting merah dan hijau masih relatif stabil.

"Kenaikan cabai rawit sangat fluktuatif, bisa turun naik dalam satu minggu. Selain cabai, sayuran lain juga naik. Brokoli misalnya, harga sudah 'ganti harga' karena stok terbatas dan kualitas barang tidak terlalu bagus," kata Ida.

Pedagang lain, Sutinah, mengonfirmasi fenomena serupa.

"Cabai rawit sekarang Rp 100.000, sebelumnya Rp 80.000–85.000. Dalam satu minggu bisa naik-turun, tapi hari ini sudah Rp 100.000," ujarnya.


Zulhas menegaskan pemerintah terus memantau pasokan pangan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi tetap lancar.

Meski harga cabai naik, langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan kebutuhan konsumen.*


(km/ad)

Editor
: Dharma
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Pemerintah Ambisius Hapus Kemiskinan Ekstrem 0 Persen di 2026!
DPMPTSP Sumut Perketat Pengawasan 177 Perusahaan untuk Tingkatkan Kepatuhan LKPM
Kanwil Kemenkum Bali Dorong Penyusunan Naskah Akademik Berbasis Data dan Metodologi Ilmiah
Digitalisasi Perizinan Berjalan, Transparansi Data Investor Sumut Masih Berproses
Buka Puasa Bersama di Bosar Maligas, Pemkab Simalungun Salurkan Santunan dan Gelar Pasar Murah
Trump Murka, Ancam Putus Perdagangan dengan Spanyol Gara-gara Pangkalan Militer
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru