JAKARTA — Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meninjau Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Tahun 2026 yang dibuka Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Posko ini berada di Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Gedung B Lantai 1, Jakarta Selatan, dan hadir untuk memastikan hak pekerja terpenuhi secara tepat waktu.
Posko THR dan BHR menyediakan dua layanan utama: konsultasi dan pengaduan.Baca Juga:
Layanan konsultasi, yang sudah dibuka sejak 2 Maret 2026, melayani pertanyaan seputar kelayakan penerima, cara penghitungan THR, hingga kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menaker Yassierli menjelaskan, pertanyaan yang paling sering diajukan pekerja berkaitan dengan mekanisme pembayaran THR saat terjadi PHK.
"Yang biasanya ditanyakan itu, apakah saya layak mendapatkan THR ketika saya bekerja tapi tiba-tiba ada kasus PHK. Kemudian cara menghitungnya seperti apa. Posko ini hadir untuk menjawab semua pertanyaan itu," ujar Yassierli saat meninjau posko, Kamis (5/3/2026).
Selain konsultasi, Posko juga membuka layanan pengaduan yang mulai aktif H-7 sebelum Hari Raya.
Layanan ini beroperasi setiap hari, termasuk akhir pekan dan hari libur, untuk memastikan setiap pengaduan terkait THR yang belum dibayarkan atau dicicil ditindaklanjuti segera oleh pengawas ketenagakerjaan.
Untuk memperluas akses, Kemnaker menyediakan layanan online melalui website poskothr.kemnaker.go.id" target="_blank">poskothr.kemnaker.go.id dan WhatsApp di nomor 081280001112.
Menaker menekankan, masyarakat tidak harus datang langsung ke posko, namun dapat memanfaatkan layanan daring terlebih dahulu.
"Saya mengimbau agar Posko THR dan BHR ini ada di setiap dinas ketenagakerjaan provinsi, kota, kabupaten, serta kawasan industri. Semua posko harus terintegrasi dengan Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan," tegas Yassierli.
Menutup kunjungan, Menaker Yassierli menyampaikan pesan tegas kepada seluruh pemberi kerja: memenuhi hak pekerja atas THR dan BHR tepat waktu bukan pilihan, melainkan kewajiban.
"THR dan BHR adalah hak pekerja yang wajib dipenuhi. Negara hadir untuk memastikan setiap pekerja dapat merayakan hari raya dengan tenang dan bergembira bersama keluarga," pungkasnya.*
(ad)
DENPASAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, menegaskan bahwa pariwisata Bali harus teta
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pendidikan nasiona
PENDIDIKAN
MEDAN Empat anak ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di sebuah kolam ikan milik warga di Desa Rondaman, Kecamatan Halongonan Tim
PERISTIWA
MEDAN Istri Wakil Wali Kota Medan Martinijal Zakiyuddin Harahap mengajak masyarakat menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menambah dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana.
NASIONAL
JAKARTA Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memprediksi puncak arus mudik Lebaran 1447 Hijriah atau 2026 Masehi akan terjadi pada 16 Ma
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengingatkan aparat penegak hukum (AP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Presiden RI ke10 dan ke12, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia harus me
POLITIK
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan strategis di Indonesia terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan S
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Delpedro Marhaen dan tiga rekannya dari dakwaan penghasutan dalam aksi unjuk rasa ya
HUKUM DAN KRIMINAL
