Pemerintah Pastikan Anggaran Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih Tidak Dipotong

JAKARTA - Pemerintah memastikan bahwa program-program unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran yang tengah disusun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa langkah efisiensi yang diambil oleh pemerintah hanya akan fokus pada pos-pos belanja yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan jangka panjang.

Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026), Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan evaluasi untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap di bawah 3 persen, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Di Tengah Gejolak Perang Dunia, Ekonomi Indonesia Ternyata Masih Kuat! Ini Faktanya

Meskipun ada upaya efisiensi anggaran di beberapa sektor, program-program seperti MBG yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan Koperasi Desa Merah Putih yang mendukung pemberdayaan ekonomi desa tetap menjadi prioritas dan tidak akan dipotong.

"Anggaran program unggulan tidak dipotong, sama sekali," ujar Airlangga menegaskan, sembari menjelaskan bahwa program-program tersebut memiliki dampak positif bagi perekonomian nasional dalam jangka panjang.

Menurutnya, MBG dan Koperasi Desa Merah Putih adalah bagian dari program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat ekonomi desa, yang memiliki potensi besar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Upaya efisiensi yang sedang disusun oleh pemerintah akan lebih difokuskan pada pos-pos belanja yang berpotensi memberikan tambahan ruang fiskal tanpa mengorbankan program-program yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Airlangga menambahkan, rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang dilaksanakan dengan sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, bertujuan untuk menyesuaikan langkah efisiensi dengan kondisi terkini.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang akan dilakukan juga mencakup pemangkasan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) yang ada pada masing-masing kementerian dan lembaga (K/L).

"ABT yang terlalu besar seringkali menyebabkan pembengkakan anggaran, sehingga akan menjadi salah satu pos yang dievaluasi untuk efisiensi," ujar Purbaya.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih besar tanpa mengurangi kualitas belanja negara yang terkait dengan program-program pembangunan yang mendasar.

Purbaya menambahkan bahwa berbeda dengan efisiensi belanja yang dilakukan pada awal 2025 melalui Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025, pemangkasan anggaran kali ini tidak membutuhkan Inpres.

Di Tengah Gejolak Perang Dunia, Ekonomi Indonesia Ternyata Masih Kuat! Ini Faktanya

BGN: Penyaluran MBG Terakhir Besok, Dilanjutkan Lagi pada 31 Maret

Prabowo: Haram! Tanah BUMN Milik Rakyat, Tidak Boleh Dijual ke Pasar

Prabowo Tunda Pengiriman Pasukan Perdamaian Indonesia ke Gaza

Ini Alasan Prabowo Pilih Bertahan di Board of Peace

Penghematan di Tengah Krisis Global, DPR: Negara Harus Menahan Diri Sebelum Minta Rakyat Berkorban