JAKARTA – Pemerintah Indonesia berencana menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu untuk mengatasi dampak krisis energi dan efisiensianggaran akibat konflik Timur Tengah.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan menghemat anggaran negara.
Dalam keterangan yang disampaikan usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Airlangga menyebutkan bahwa kebijakan WFH ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, yang berkontribusi pada penghematan konsumsi BBM yang cukup signifikan
"Ada penghematan seperlima dari penggunaan bensin yang biasa kita keluarkan," kata Airlangga seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Kebijakan ini, menurut Airlangga, tidak hanya akan berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diterapkan oleh sektor swasta dan pemerintah daerah (Pemda).
Rencana pelaksanaan WFH akan diberlakukan setelah Lebaran 2026, meskipun belum ada tanggal pasti kapan kebijakan ini akan mulai diterapkan.
"Teknisnya masih dalam pembahasan, namun diharapkan tidak hanya ASN, tetapi juga perusahaan swasta dan Pemda-Pemda bisa turut serta dalam kebijakan ini," tambahnya.
Kebijakan WFH ini, menurut Airlangga, diputuskan sebagai respons atas dampak dari krisis geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada harga minyak dunia.
Pemerintah Indonesia berupaya memitigasi dampak krisis tersebut dengan berbagai langkah efisiensi.
Presiden Prabowo sebelumnya juga mengungkapkan bahwa kebijakan WFH ini terinspirasi dari langkah yang diambil oleh negara-negara lain seperti Pakistan, yang telah mengurangi jam kerja dan menerapkan kebijakan WFH sebagai respons terhadap krisis energi.
Di Pakistan, sektor publik dan swasta diwajibkan untuk bekerja dari rumah selama 50% waktu kerja.
Meskipun kebijakan WFH akan diterapkan setelah Lebaran, Airlangga menyebutkan bahwa perencanaan lebih lanjut akan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi yang terus berkembang, khususnya terkait harga minyak dan dinamika politik global.