BPS Sumut: Pengeluaran Rumah Tangga di Bawah Rp3,9 Juta per Bulan Masuk Kategori Miskin
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat batas minimum pengeluaran rumah tangga agar tidak masuk kategori miskin mencap
EKONOMI
JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi hingga akhir April 2026.
Perpanjangan ini menggeser tenggat sebelumnya yang jatuh pada 31 Maret 2026.
Kebijakan tersebut diambil untuk mengakomodasi masyarakat yang terdampak libur panjang dan cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah.Baca Juga:
"Batas lapor SPT bisa disamakan hingga akhir April," kata Purbaya di Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.
Ia mengaku sempat mengira kebijakan ini telah lebih dulu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Purbaya juga meminta laporan perkembangan jumlah wajib pajak yang telah menyampaikan SPT.
Kementerian Keuangan mencatat masih terdapat jutaan wajib pajak yang belum melaporkan kewajibannya.
Karena itu, Purbaya menginstruksikan penyusunan regulasi resmi guna memperkuat kebijakan perpanjangan tersebut.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak memang membuka opsi evaluasi batas waktu pelaporan SPT dengan mempertimbangkan potensi kendala mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran.
Dengan keputusan ini, pemerintah berharap tingkat kepatuhan wajib pajak tetap terjaga tanpa terbebani keterbatasan waktu di tengah libur panjang.*
(in/dh)
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat batas minimum pengeluaran rumah tangga agar tidak masuk kategori miskin mencap
EKONOMI
BINJAI Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa (AIJ) Provinsi Sumatera Utara kembali mengamankan aset milik Pemerintah Provinsi S
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Staf Ahli I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengajak para
PEMERINTAHAN
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tengah menetapkan pria asal Medan, Dhayalen alias Roberto, sebagai tersangka dalam perkara dug
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan, J
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Su
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meluruskan informasi yang beredar mengenai pembukaan 13 ribu dapur Program Makan Berg
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan jajaran pimpinan TNI di Istana Ke
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar jaringan penipuan daring atau online scamming yang diduga beroperasi dari
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional hingga kini diduga belum sepenuhnya dira
NASIONAL