Pemerintah Pastikan Tidak Ada Kenaikan Harga BBM, Pembelian Dibatasi 50 Liter per Kendaraan

JAKARTA — Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi, tidak akan mengalami kenaikan.

Pernyataan ini sekaligus membantah kabar yang beredar terkait adanya rencana pemerintah untuk mengerek harga BBM di tengah dinamika geopolitik global, khususnya memanasnya konflik di Timur Tengah.

"Terkait penyesuaian harga, pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi, tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat, masih pakai harga sekarang."ujar Bahlil dalam konferensi pers daring pada Selasa malam (31/3/2026).

Baca Juga:

• Pemerintah Terapkan Kebijakan B50: Campuran Biodiesel 50% pada Solar Mulai Juli 2026 untuk Hemat Subsidi Rp48 Triliun

Lebih lanjut, Bahlil menambahkan bahwa pemerintah masih dalam pembahasan terkait harga BBM non-subsidi bersama Pertamina dan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta.

Namun, sampai saat ini belum ada keputusan untuk menaikkan harga.

"Pembahasan itu sampai waktu selesai. Waktunya kapan? Tunggu dulu. Artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga, masih tetap sama," tegas Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga memastikan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi bersama Kementerian ESDM dan Pertamina untuk memastikan tidak ada perubahan harga BBM dalam waktu dekat.

"Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non-subsidi," ujar Prasetyo.

Prasetyo juga menekankan bahwa keputusan tersebut diambil untuk mengedepankan kepentingan rakyat.

"Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan," jelasnya.

Selain memastikan harga tetap stabil, pemerintah juga menjamin ketersediaan stok BBM di seluruh Indonesia dalam kondisi aman.

Masyarakat diimbau untuk tidak panik terkait isu kenaikan harga BBM yang sempat beredar.

"Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin," ungkap Prasetyo.

Dalam upaya menjaga distribusi BBM yang tepat sasaran, pemerintah akan mengimplementasikan kebijakan pembatasan pembelian BBM.

Menggunakan sistem barcode My Pertamina, setiap kendaraan hanya diperbolehkan membeli maksimal 50 liter per hari, kecuali kendaraan umum yang akan dikecualikan dari kebijakan ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pembelian akan diawasi untuk memastikan distribusi BBM tetap terjaga dan tepat sasaran.

"Pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode My Pertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan. Tetapi ini tidak berlaku bagi kendaraan umum," ujar Airlangga.

Bahlil Lahadalia juga mengimbau masyarakat untuk membeli BBM dengan bijak dan wajar.

"Saya mengajak kepada semua masyarakat bahwa dalam kondisi seperti ini tidak bisa pemerintah bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan kerjasama dari masyarakat. Caranya seperti apa? Kita harus melakukan pembelian BBM dengan wajar dan bijak," ucap Bahlil.

Sebagai mantan sopir angkot, Bahlil memberi contoh yang mudah dipahami.

"Dalam pandangan kami sebagai mantan sopir angkot, wajar dan bijak itu kalau isi mobil satu hari 50 liter, itu tankinya sudah penuh. Satu hari. Jadi kita akan mendorong ke sana," ujarnya.

Bahlil juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan upaya untuk menjaga kepentingan rakyat, terutama masyarakat yang kurang mampu.

Presiden Prabowo Subianto selalu memperhatikan kebutuhan rakyat dalam pengambilan kebijakan, khususnya terkait energi dan kebutuhan dasar lainnya.

"Presiden selalu memberikan perhatian kepada kepentingan rakyat, terutama masyarakat kurang mampu, sehingga kebijakan yang diambil diarahkan agar semuanya dapat berjalan dengan baik," pungkas Bahlil.*

(mt/ad)

Pemerintah Terapkan Kebijakan B50: Campuran Biodiesel 50% pada Solar Mulai Juli 2026 untuk Hemat Subsidi Rp48 Triliun

Seskab Teddy Ajak Masyarakat dan Dunia Usaha Dukung Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja

Bunda PAUD Labusel Gaungkan Gerakan Serentak Masuk PAUD, Tekankan Pentingnya Parenting untuk Generasi Emas

Efisiensi Anggaran, Pemerintah Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas ASN hingga 70%

Mulai 1 April, ASN Wajib Bekerja dari Rumah Setiap Jumat! Ini Sektor yang Dikecualikan

Petani Bawang Merah Sumut Protes Harga Anjlok, Tuntut Hentikan Impor Ilegal