Bukan Soal Emas 74 Kg! Kubu Febrie Adriansyah Ungkap Fokus Utama di Praperadilan
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyambut kebijakan pemerintah yang memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026.
Ia menilai kepastian tersebut penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, namun menekankan penggunaan subsidi harus tepat sasaran.
"Subsidi harus digunakan secara bijak dan tepat sasaran. Ini adalah instrumen perlindungan sosial, bukan untuk disalahgunakan," kata Nurdin, Selasa, 7 April 2026.Baca Juga:
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga BBM subsidi, seperti Pertalite dan solar, tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun.
Pemerintah juga menyiapkan bantalan fiskal melalui sisa anggaran lebih (SAL) untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia.
Menurut Nurdin, stabilitas harga energi memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyusun perencanaan bisnis secara lebih terukur di tengah ketidakpastian global. Kebijakan ini juga dinilai mampu menjaga efisiensi biaya logistik dan produksi.
Ia menambahkan, dampak positif tidak hanya dirasakan industri besar, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang rentan terhadap fluktuasi biaya.
"Dengan harga energi yang stabil, tekanan biaya dapat ditekan sehingga pelaku usaha memiliki ruang menjaga keberlangsungan operasional," ujarnya.
Namun demikian, Nurdin mengingatkan pentingnya pengawasan distribusi BBM subsidi agar tidak terjadi penyimpangan.
Tanpa pengawasan yang ketat, beban fiskal negara berpotensi meningkat dan mengurangi ruang kebijakan pemerintah ke depan.
Pemerintah sebelumnya memperkirakan harga minyak dunia tidak akan bertahan di atas 100 dolar AS per barel dalam jangka panjang.
Dengan asumsi tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai masih mampu menopang kebutuhan subsidi energi hingga akhir tahun.*
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyiapkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kehutanan untuk diperbantukan
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta mengecam praktik pembakaran hutan dan lahan yang diduga dilakukan untu
NASIONAL
BENER MERIAH Ribuan warga Kabupaten Bener Meriah, Aceh, mengikuti Apel Kebangsaan Indonesia Damai di Gedung Olahraga dan Seni (GORS) Desa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan program pendampingan peningkatan produktivitas bagi 20 perusahaan mulai Septembe
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kemarau yang berpotensi semakin keri
NASIONAL
JAKARTA Universitas Paramadina mempertemukan akademisi, pendidik, praktisi, pembuat kebijakan dan mahasiswa dari Indonesia, Inggris serta
PENDIDIKAN
JAKARTA Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menempuh jalur sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) setelah pengaduannya ter
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan terhadap dua anak di Sidikalang, Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengklaim menemukan 40 kete
NASIONAL