Amran Soroti Anomali Tata Niaga Gula, Impor Tinggi tapi Produk Lokal Tak Terserap

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti adanya anomali dalam tata niaga gula nasional. Di tengah kebijakan impor yang terus berjalan, gula produksi dalam negeri justru sulit terserap pasar.

Hal itu disampaikan Amran dalam rapat di DPR RI, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Ia mengungkapkan kondisi ini juga terjadi pada produk turunan seperti molase yang mengalami penurunan harga signifikan.

"Satu sisi kita impor gula, tetapi anehnya gula kita tidak bisa laku. Molase kita juga tidak bisa laku. Dulu harganya Rp 1.900 per liter, sekarang turun sampai Rp 1.000. Ada apa ini?" ujar Amran.

Baca Juga:

• Antisipasi Kekeringan, 80 Ribu Pompa Disiapkan Pemerintah

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kinerja industri gula nasional, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tersebut. Sebelumnya dilaporkan, salah satu perusahaan gula pelat merah mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah.

Amran mengungkap adanya praktik penyimpangan distribusi gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi. Padahal, gula jenis tersebut seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan industri.

"Rembesannya kita temukan di beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Gula rafinasi ini masuk ke pasar sebagai gula konsumsi. Ini membahayakan," tegasnya.

Sebagai langkah penanganan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penerapan kebijakan Larangan dan Pembatasan (Lartas) guna mengendalikan distribusi gula dan mencegah praktik penyimpangan.

"Solusinya adalah Lartas, dan itu sudah diterbitkan. Ini bagian dari upaya kita menutup celah yang ada," jelas Amran.

Selain persoalan distribusi, Amran juga menyoroti kondisi hulu sektor gula, khususnya tanaman tebu yang dinilai sudah tidak produktif. Berdasarkan evaluasi pemerintah, sekitar 70% hingga 80% tanaman tebu nasional sudah melewati usia optimal.

Dari total sekitar 500 ribu hektare lahan tebu, lebih dari 300 ribu hektare merupakan tanaman lama yang menjadi penghambat peningkatan produksi.

Pemerintah pun mengalokasikan anggaran untuk program bongkar ratun guna meningkatkan produktivitas. Program ini ditargetkan mencakup 100 ribu hektare per tahun selama tiga tahun ke depan.

"Kita bantu petani melalui subsidi bongkar ratun. Targetnya 100 ribu hektare per tahun, sehingga dalam tiga tahun bisa selesai," ujar Amran.

Kuasa Hukum Noel Ke Dewas KPK, Soroti “Anomali” Pengalihan Tahanan Yaqut

Viral Patung Macan di Kediri Dongkrak Ekonomi Desa, Pedagang Souvenir Bermunculan

Waspada! BMKG Prediksi La Nina Datang Akhir 2025, Musim Hujan Lebih Panjang dan Lebih Awal

Gubernur DKI Pramono Anung Antisipasi Dampak Mundurnya Musim Kemarau 2025

Fenomena Italian Brainrot di TikTok Dikhawatirkan Pengaruhi Anak Gen Alpha, Ini Kata Ahli Otak

Misteri Laut yang Belum Terpecahkan: Dari Kapal Hantu Hingga Atlantis yang Hilang