Pemerintah Tetapkan Kriteria Penerima Program Bedah Rumah BSPS, Ini Syarat Lengkapnya
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA – Kinerja sektor pertanian Indonesia menunjukkan tren positif dengan lonjakan ekspor dan penurunan impor dalam beberapa waktu terakhir. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan capaian ini merupakan hasil strategi terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Berdasarkan data yang dipaparkan, nilai ekspor sektor pertanian—baik produk segar maupun olahan—mengalami kenaikan sebesar Rp166,71 triliun atau tumbuh 28,26 persen. Sementara itu, impor tercatat turun Rp41,68 triliun atau terkoreksi 9,66 persen.
"Ini bukan kerja satu program, tapi orkestrasi besar. Produksi kita naik, ekspor meningkat tajam, impor kita tekan. Artinya, fondasi pertanian kita semakin kuat dan mandiri," ujar Amran dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).Baca Juga:
Selain itu, peningkatan kinerja juga tercermin dari lonjakan pendapatan sektor pertanian yang mencapai Rp437,25 triliun. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan produksi padi, jagung, serta komoditas non-pangan dan kontribusi ekspor.
Dari sisi produksi, beras nasional meningkat signifikan sebesar 4,07 juta ton atau tumbuh 13,29 persen. Capaian ini mendorong Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu relatif singkat.
Tak hanya itu, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga April 2026 mencapai 4,8 juta ton dan diproyeksikan menembus 5 juta ton pada akhir bulan. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.
"Cadangan kita tertinggi sepanjang sejarah. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal rasa aman bagi rakyat," tegasnya.
Kesejahteraan petani juga ikut terdongkrak. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat mencapai 125,35, tertinggi dalam lebih dari tiga dekade. Sementara itu, sektor pertanian tumbuh 5,74 persen pada 2025, menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional.
Amran menyebut, keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai langkah strategis, seperti penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian (alsintan), pompanisasi, hingga optimalisasi lahan. Selain itu, efisiensi biaya produksi disebut mampu ditekan hingga 50 persen dengan peningkatan produktivitas mencapai 100 persen.
Di sisi lain, pemerintah juga melakukan reformasi struktural melalui penyederhanaan regulasi serta pemberantasan mafia pangan yang selama ini menghambat distribusi.
"Kita bereskan dari hulu sampai hilir. Regulasi kita sederhanakan, mafia kita tindak, distribusi kita perbaiki. Hasilnya sekarang nyata," kata Amran.
Dengan capaian tersebut, sektor pertanian dinilai tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi, penyerap tenaga kerja, dan sumber devisa negara.*
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik wajib melaporkan kegiatan pendidikan politik yang didanai dari bantu
POLITIK