Harga "Minyak Kita" Tembus Rp22 Ribu di Batu Bara, Disnakerprindag Turun Tangan — Pedagang Hanya Dibina, Warga Minta Sanksi Tegas!

BATU BARA, 22 April 2026 – Lonjakan harga bahan pokok bersubsidi kembali menjadi sorotan tajam dan memicu gelombang keresahan di tengah masyarakat Kabupaten Batu Bara. Menindaklanjuti berbagai laporan yang masuk dari warga terkait ketidakwajaran harga, Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Perdagangan (Disnakerprindag) bersama jajaran turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pengecekan di sejumlah titik penjualan pada Rabu (22/4/2026).

Hasil pantauan tim di lapangan membenarkan adanya pelanggaran penetapan harga yang cukup signifikan pada sejumlah komoditas strategis. Salah satu yang paling mencolok dan menjadi sorotan utama adalah harga minyak goreng kemasan merek "Minyak Kita".

Produk yang merupakan barang bersubsidi ini seharusnya dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp15.700 per liternya.

Namun kenyataan di lapangan berbanding terbalik. Tim menemukan bahwa minyak goreng tersebut justru diperjualbelikan oleh para pedagang dengan harga yang jauh melampaui batas wajar. Harga yang ditawarkan bervariasi mulai dari Rp20.000, bahkan ada yang menjual hingga menyentuh angka Rp22.000 per liter.

Kondisi ini tentu saja memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem pengawasan dan distribusi barang bersubsidi. Padahal, program ini digulirkan dengan tujuan utama untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Alih-alih menjadi bantuan, harga yang tidak terkendali ini justru dimanfaatkan sebagai ladang keuntungan yang besar oleh oknum tertentu.

Langkah Pembinaan Dinilai Terlalu Lunak

Menanggapi temuan tersebut, Kepala Bidang Perdagangan Disnakerprindag Kabupaten Batu Bara, S. Tampubolon, membenarkan adanya pelanggaran tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah awal berupa pembinaan intensif kepada para pedagang yang terindikasi melanggar aturan penetapan harga.

"Hari ini kami turun langsung ke lapangan berdasarkan laporan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Memang benar, kami menemukan fakta bahwa harga sejumlah sembako bersubsidi, terutama minyak goreng, tidak sesuai dengan HET yang berlaku. Untuk tahap awal, kami memberikan sanksi administratif berupa pembinaan, teguran lisan, serta meminta pembuatan surat pernyataan tanggung jawab kepada para pedagang agar mau mematuhi aturan," ujar Tampubolon saat ditemui di lokasi.

Ia menambahkan, para pedagang yang diperiksa pada kesempatan tersebut sudah berjanji dan berkomitmen untuk tidak lagi menjual barang di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

Lebih jauh, Tampubolon menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya menyoroti pedagang di tingkat akhir, tetapi juga akan memperketat pengawasan terhadap rantai distribusi mulai dari pemasok atau distributor. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai pelanggaran agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Kami akan memantau mulai dari alur distribusi. Apabila nantinya ditemukan ada pemasok atau agen yang menjual di luar ketentuan sehingga membebani pedagang kecil dan akhirnya harga di lapangan naik, masyarakat bisa segera melaporkan kepada kami agar bisa langsung ditindak tegas dan dicegah," tegasnya.

Warga Desak Penegakan Hukum yang Nyata

Meskipun pihak dinas sudah bergerak cepat, langkah yang hanya sebatas pembinaan dan pembuatan surat pernyataan ini justru menuai kritik dan sorotan tajam dari masyarakat. Warga menilai tindakan tersebut masih terlalu lemah, bersifat administratif semata, dan dinilai belum memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku pelanggaran.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, dapat menunjukkan ketegasan yang lebih nyata dan tidak sekadar memberikan peringatan. Warga menuntut adanya penegakan hukum yang tegas agar praktik permainan harga ini bisa diberantas tuntas.

"Jangan hanya dibina atau sekadar diminta surat pernyataan. Kalau perlu, berikan sanksi yang berat dan tindak tegas sesuai aturan yang ada, supaya ada efek jeranya. Ini kan menyangkut kebutuhan pokok rakyat kecil yang sehari-harinya sangat bergantung pada barang bersubsidi," ujar salah seorang warga dengan nada kecewa.

Kondisi ini saat ini menjadi ujian berat bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan harga di pasar. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana memastikan program subsidi yang digulirkan benar-benar tepat sasaran dan dinikmati oleh yang berhak, bukan justru menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Tanpa adanya pengawasan yang ketat, konsisten, dan dukungan sanksi yang tegas, dikhawatirkan praktik pelanggaran harga sembako ini akan terus terjadi dan semakin merugikan masyarakat luas di masa mendatang.*

(dh)

Baca Juga:

• HARGA SEMAKIN "LIAR"! Sembako Subsidi di Batu Bara Dijual Sesuka Hati, Warga: Hukum Tumpul?

HARGA SEMAKIN "LIAR"! Sembako Subsidi di Batu Bara Dijual Sesuka Hati, Warga: Hukum Tumpul?

Creative Financing Jadi Andalan Sumut, Pajak Digital dan Pengelolaan Aset Digenjot untuk Tingkatkan PAD

Diduga Dibiarkan, Harga Sembako di Batu Bara Makin "Mencekik" Warga

Dua Pelaku Begal Sadis Siang Hari di Medan Marelan Ditangkap, Polda Sumut Hadiahi Timah Panas

Kasus Penggelapan Dana Jemaat Rp28 Miliar: Eks Kepala Kas BNI Aek Nabara Masih Ditahan, Berkas Belum P21

Bobby Nasution Minta Maaf ke PSMS Medan, Akui Klub Terseret Polemik Politik Pilgub 2024