Usulan Pajak di Selat Malaka oleh Purbaya Picu Pro-Kontra: Menlu RI, Singapura, dan DPR Buka Suara

"Hak melintas dijamin untuk semua negara. Kami tidak akan ikut dalam upaya mengenakan bea masuk di jalur tersebut," ujarnya.

Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik.

Jalur ini memiliki peran vital dalam distribusi energi global, termasuk pengiriman minyak ke kawasan Asia Timur.

Di sisi lain, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan potensi risiko jika wacana tersebut dipaksakan.

Ia menilai Indonesia dapat menghadapi konsekuensi serius di tingkat internasional, termasuk reaksi negatif dari komunitas global.

"Hal ini berpotensi dianggap melanggar hukum internasional dan bisa berdampak pada reputasi Indonesia," ujarnya.

Menurut dia, ketentuan dalam UNCLOS 1982 secara tegas menjamin hak lintas transit bagi kapal di selat internasional dan melarang negara tepi menghambat pelayaran.

Sejumlah pihak menilai wacana ini mencerminkan dorongan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi nasional.

Namun, implementasinya tetap harus mempertimbangkan aspek hukum internasional serta stabilitas geopolitik kawasan.*

(kmbsjp/ad)

Rupiah Menguat Tipis ke Rp17.280 per Dolar AS, Masih Tertekan Sentimen Global

IHSG Dibuka di Zona Merah, Saham Perbankan dan Energi Serempak Melemah

Harga Emas Antam Stagnan di Rp2,8 Juta per Gram, Ini Rinciannya

Kemnaker Sinkronkan Pelatihan Vokasi dengan Kebutuhan Industri KEK dan PSN, 60 Ribu Peserta Diprioritaskan

Pemko Medan dan Bank Sumut Perkuat Sinergi, Bidik Optimalisasi Pendapatan Daerah dari Pajak Hotel dan Restoran

Wagub Sumut Ajak Anak Muda Kembangkan Ekonomi Kreatif, Dorong Inovasi hingga Tembus Pasar Global