JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kabar mengenai rencana pengenaan tarif bagi kapal yang melintas di Selat Malaka tidak benar. Ia memastikan Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memungut biaya atas kapal yang hanya melintas di jalur pelayaran internasional tersebut.
Purbaya menjelaskan, Indonesia merupakan negara penandatangan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), sehingga tidak dapat mengenakan tarif di wilayah tersebut kecuali dalam bentuk layanan tertentu.
"Jadi saya tahu betul peraturannya. Kita adalah penandatangan UNCLOS. Tidak bisa kita mengenakan tarif untuk kapal yang lewat kecuali dalam bentuk-bentuk servis," kata Purbaya dalam media briefing di Gedung BPPK, Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).Baca Juga:
Ia mencontohkan, penerapan layanan maritim hanya dapat dilakukan dalam bentuk jasa seperti pemanduan kapal, layanan logistik, hingga fasilitas pengisian bahan bakar di titik-titik tertentu.
Menurutnya, prinsip kebebasan pelayaran (freedom of navigation) dalam hukum laut internasional juga mewajibkan Indonesia menjamin keamanan kapal yang melintas di jalur strategis seperti Selat Malaka.
"Bahkan kita diwajibkan mengizinkan kapal-kapal yang lewat dan menjaga keamanannya," ujarnya.
Purbaya menambahkan, pengembangan layanan maritim dapat dilakukan di sejumlah titik strategis seperti Selat Sunda, Selat Lombok, serta wilayah Banten dan pulau-pulau kecil yang berpotensi menjadi lokasi sandar kapal.
"Jadi bukan kayak uang preman gitu, lewat bayar, lewat bayar, tidak seperti itu," tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan wacana yang sempat mencuat terkait kemungkinan pungutan kapal di Selat Malaka, yang sebelumnya dikaitkan dengan posisi strategis Indonesia di jalur perdagangan dunia.*
(dw/dh)
BANDA ACEH Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menggelar acara silaturahmi sekaligus pelepasan resmi bagi delapan dosen, tenaga kepen
AGAMA
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tengah mengalami tekanan dan bergerak melemah dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian,
EKONOMI
DELI SERDANG Polisi berhasil menggagalkan upaya peredaran narkoba dalam jumlah besar berupa 50 kilogram sabu dan puluhan ribu butir ekst
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak ada pemaksaan kepada perbankan, termasuk bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap istri dan dua anak bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koh Erwin terk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tidak me
EKONOMI
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar acara takziah dan doa bersama untuk almarhum Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Z
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
PEMERINTAHAN
MEDAN Video kericuhan antara sejumlah pengemudi ojek online (ojol) dengan sekelompok debt collector viral di media sosial. Insiden terse
PERISTIWA
KISARAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) melalui Direktorat Narkoba dikabarkan menangkap delapan orang yang diduga terliba
HUKUM DAN KRIMINAL
