Pengunjung PRSU Kecewa, Paviliun Pemko Pematangsiantar Promosikan Rokok Produk PT STTC
MEDAN Pengunjung Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke 50 kecewa terhadap Paviliun Pemko Pematangsiantar. Sebab, paviliun ini ternyata mas
KESEHATAN
JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Indonesia tidak akan memberlakukan tarif atau pungutan terhadap jalur pelayaran di Selat Malaka. Ia menekankan bahwa Indonesia tetap berkomitmen pada prinsip kebebasan navigasi dan kelancaran perdagangan internasional.
Sugiono menyebut Selat Malaka sebagai jalur strategis yang harus tetap terbuka, netral, dan mendukung arus perdagangan global.
"Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung," kata Sugiono, Jumat (24/4/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan Indonesia menghormati hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), yang mengatur kebebasan pelayaran di jalur internasional.
"Jadi, tidak. Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu (mengenakan tarif di Selat Malaka)," tegasnya.
Pernyataan tersebut merespons wacana terkait kemungkinan pengenaan pungutan di jalur Selat Malaka, yang sebelumnya sempat muncul dalam diskusi publik terkait posisi strategis Indonesia di jalur perdagangan dunia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyinggung peluang pemungutan biaya kapal yang melintas di Selat Malaka, dengan membandingkan potensi kebijakan serupa di Selat Hormuz oleh Iran.
Namun, pernyataan tersebut langsung memunculkan perhatian karena Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia yang diatur oleh ketentuan hukum laut internasional.*
(dw/dh)
MEDAN Pengunjung Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke 50 kecewa terhadap Paviliun Pemko Pematangsiantar. Sebab, paviliun ini ternyata mas
KESEHATAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN