JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Indonesia tidak akan memberlakukan tarif atau pungutan terhadap jalur pelayaran di Selat Malaka. Ia menekankan bahwa Indonesia tetap berkomitmen pada prinsip kebebasan navigasi dan kelancaran perdagangan internasional.
Sugiono menyebut Selat Malaka sebagai jalur strategis yang harus tetap terbuka, netral, dan mendukung arus perdagangan global.
"Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung," kata Sugiono, Jumat (24/4/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan Indonesia menghormati hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), yang mengatur kebebasan pelayaran di jalur internasional.
"Jadi, tidak. Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu (mengenakan tarif di Selat Malaka)," tegasnya.
Pernyataan tersebut merespons wacana terkait kemungkinan pengenaan pungutan di jalur Selat Malaka, yang sebelumnya sempat muncul dalam diskusi publik terkait posisi strategis Indonesia di jalur perdagangan dunia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyinggung peluang pemungutan biaya kapal yang melintas di Selat Malaka, dengan membandingkan potensi kebijakan serupa di Selat Hormuz oleh Iran.
Namun, pernyataan tersebut langsung memunculkan perhatian karena Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia yang diatur oleh ketentuan hukum laut internasional.*
(dw/dh)
BANDA ACEH Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menggelar acara silaturahmi sekaligus pelepasan resmi bagi delapan dosen, tenaga kepen
AGAMA
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tengah mengalami tekanan dan bergerak melemah dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian,
EKONOMI
DELI SERDANG Polisi berhasil menggagalkan upaya peredaran narkoba dalam jumlah besar berupa 50 kilogram sabu dan puluhan ribu butir ekst
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak ada pemaksaan kepada perbankan, termasuk bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap istri dan dua anak bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koh Erwin terk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tidak me
EKONOMI
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar acara takziah dan doa bersama untuk almarhum Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Z
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
PEMERINTAHAN
MEDAN Video kericuhan antara sejumlah pengemudi ojek online (ojol) dengan sekelompok debt collector viral di media sosial. Insiden terse
PERISTIWA
KISARAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) melalui Direktorat Narkoba dikabarkan menangkap delapan orang yang diduga terliba
HUKUM DAN KRIMINAL
