MK Kabulkan Pencabutan Gugatan UU Polri, Status Kepolisian Tetap di Bawah Presiden
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan gugatan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
NASIONAL
JAKARTA – Indonesia dan Filipina resmi menjalin kerja sama strategis dalam pengembangan hilirisasi nikel untuk memperkuat rantai pasok mineral kritis global. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA).
Penandatanganan kerja sama berlangsung di sela rangkaian The 27th Meeting of the ASEAN Economic Community (AEC) Council and Related Meetings atau KTT AECC ke-27 di Cebu, Filipina, Jumat (8/5/2026). Momen tersebut turut disaksikan langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Maria Cristina A. Roque.
Airlangga menyebut kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk membangun Indonesia-Philippines Nickel Corridor yang menghubungkan kekuatan hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bahan baku nikel dari Filipina.Baca Juga:
"Kolaborasi ini bukan sekadar kerja sama biasa. Ini menjadi fondasi Indonesia-Philippines Nickel Corridor yang akan menjadi poros cadangan dan produksi nikel dunia," kata Airlangga dalam keterangannya.
Kerja sama tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari pertukaran informasi guna menjaga stabilitas perdagangan nikel regional dan global, pengembangan teknologi hilirisasi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung industri nikel berkelanjutan.
Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) 2026, Indonesia dan Filipina secara bersama menguasai sekitar 73,6 persen produksi nikel global pada 2025. Indonesia menyumbang sekitar 66,7 persen atau 2,6 juta ton, sedangkan Filipina mencapai 6,9 persen atau sekitar 270 ribu ton.
Dari sisi cadangan, Indonesia tercatat memiliki 44,5 persen cadangan nikel dunia atau sekitar 62 juta ton. Sementara Filipina memiliki 3,4 persen atau sekitar 4,8 juta ton.
Airlangga menjelaskan kerja sama tersebut akan memberikan keuntungan bagi kedua negara. Filipina akan masuk ke rantai nilai industri yang lebih tinggi, sedangkan Indonesia memperoleh kepastian pasokan bahan baku untuk mendukung industri baterai kendaraan listrik dan baja tahan karat.
"Dengan koridor ini Filipina tidak lagi hanya menjadi eksportir bijih mentah. Ini sejalan dengan upaya memperkuat rantai pasok kritis di kawasan ASEAN," ujarnya.
Ia menambahkan Indonesia saat ini memiliki ekosistem hilirisasi nikel yang berkembang pesat. Nilai ekspor produk olahan nikel Indonesia pada 2025 disebut mencapai US$9,73 miliar dengan proyeksi investasi mencapai US$47,36 miliar hingga 2030.
Selain itu, proyek hilirisasi tersebut diperkirakan mampu menyerap hingga 180.600 tenaga kerja dalam beberapa tahun ke depan.
Menurut Airlangga, kebutuhan smelter terhadap pasokan bijih nikel berkualitas stabil menjadi alasan penting kerja sama tersebut dilakukan, termasuk untuk kebutuhan proses blending bahan baku industri.
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan gugatan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEANRusia yang akan digelar di Kazan, Rusi
POLITIK
HAMBALANG Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu,
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengajak kalangan mahasiswa untuk tidak pesimistis terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Mohammad Nuruzzaman, sebagai saksi
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam upaya mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional yang dicanangkan pemerintah, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
PEMERINTAHAN
MEDAN Polda Sumatera Utara memastikan pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat di Kota Medan ber
PERISTIWA
MEDAN Polrestabes Medan masih mendalami dugaan keterlibatan pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dalam kasus penyalahgunaan
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan secara resmi mencanangkan sekaligus melepas petu
PEMERINTAHAN