Prabowo Geram Izin Investasi Bisa Sampai 2 Tahun, Minta Bentuk Satgas Deregulasi

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas khusus untuk mempercepat deregulasi dan menyederhanakan proses perizinan di Indonesia.

Permintaan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan uang hasil rampasan ke kas negara di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu, 13 Mei 2026.

Menurut Prabowo, regulasi yang berbelit-belit selama ini menjadi hambatan bagi investasi serta membuka peluang terjadinya praktik korupsi dalam proses perizinan.

Baca Juga:

• Rico Waas Tawarkan Peluang Investasi Medan kepada Dubes Australia, Bahas Pendidikan hingga Infrastruktur

"Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang menunggu izin itu satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu," kata Prabowo.

Ia mengatakan Indonesia perlu belajar dari negara-negara tetangga yang dinilai lebih cepat dalam menerbitkan izin usaha.

Menurut dia, lambatnya proses perizinan membuat banyak investor asing mengeluhkan iklim usaha di Indonesia.

Prabowo juga menyoroti munculnya berbagai aturan turunan di kementerian dan lembaga meski pemerintah sebelumnya telah melakukan penyederhanaan regulasi.

Ia menduga sebagian regulasi baru justru membuka ruang penyimpangan dalam birokrasi.

"Regulasi sederhanakan. Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat untuk cari peluang," ujarnya.

Karena itu, Prabowo meminta Prasetyo Hadi mengumpulkan para ahli untuk membentuk satgas deregulasi.

Satgas tersebut nantinya bertugas memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan mempercepat proses perizinan.

Prabowo menegaskan pemerintah harus mendukung pelaku usaha yang serius ingin berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja.

Sementara pelaku usaha yang melanggar aturan tetap akan ditindak tegas.

Ia juga mencontohkan persoalan izin impor gas untuk rumah sakit yang sempat mengganggu pasokan akibat proses administrasi yang berlarut-larut.

Menurut Prabowo, persoalan seperti itu seharusnya tidak terjadi apabila sistem perizinan dibuat lebih sederhana dan efisien.*

(d/ad)

Rico Waas Tawarkan Peluang Investasi Medan kepada Dubes Australia, Bahas Pendidikan hingga Infrastruktur

Jaksa Agung Tegaskan Gunungan Uang Rp10,27 Triliun Bukan Seremoni, Tapi Bukti Penegakan Hukum

Prabowo Akan Saksikan Penyerahan Denda Administratif Kawasan Hutan Rp10 Triliun di Kejaksaan Agung

Gelang Elektronik di Kaki Nadiem Jadi Perhatian Saat Hadiri Sidang Tuntutan Korupsi Chromebook

MPR Dorong Pendidikan Antikorupsi Jadi Fondasi Karakter, Nilai Integritas Harus Ditanam Sejak Dini di Sekolah

Dugaan Korupsi Rp49,5 Miliar Disorot ICW, Kepala BGN Sebut Anggaran Masih Direview