MPR Dorong Pendidikan Antikorupsi Jadi Fondasi Karakter, Nilai Integritas Harus Ditanam Sejak Dini di Sekolah

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa peluncuran buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi merupakan langkah strategis dalam membangun budaya integritas di dunia pendidikan nasional.

Lestari menilai, pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk karakter generasi muda sehingga nilai-nilai integritas harus ditanamkan sejak dini melalui proses belajar mengajar di sekolah.

"Penanaman nilai integritas sejak dini merupakan fondasi utama pembangunan karakter anak bangsa," ujar Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Baca Juga:

• KPK Periksa Mantan Kepala BBPJN Sumut terkait Pengembangan Kasus Korupsi Proyek Jalan

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi tidak boleh berhenti pada tataran formalitas. Menurutnya, diperlukan pelaksanaan yang benar-benar substantif agar nilai tersebut bisa membentuk perilaku nyata di lingkungan sekolah.

Lestari juga menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 dari KPK yang menunjukkan skor 69,50 dari 100. Angka tersebut, kata dia, menandakan bahwa sistem integritas di sektor pendidikan masih dalam tahap awal dan belum menjadi budaya yang kuat.

Selain itu, KPK mencatat masih terdapat berbagai persoalan di lapangan, di antaranya 28 persen sekolah masih melakukan pungutan liar dalam penerimaan peserta didik baru, serta 23 persen sekolah masih abai terhadap kecurangan dalam proses sertifikasi dan akreditasi.

"Temuan di sejumlah lembaga pendidikan yang berbuat curang untuk mendongkrak akreditasi harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata," tegasnya.

Ia menambahkan, pendidikan antikorupsi harus menjadi gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang bersih dan berintegritas.

"Lembaga pendidikan sebagai institusi penanam nilai-nilai luhur harus dikelola berdasarkan nilai luhur itu sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, dan KPK telah meluncurkan buku panduan serta bahan ajar pendidikan antikorupsi di Jakarta pada 11 Mei 2026.

Buku tersebut diperuntukkan bagi guru dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK dengan lima kompetensi utama, yakni menaati aturan, memahami konsep kepemilikan, menjaga amanah, mengelola dilema etis, dan membangun budaya antikorupsi.*

(an/dh)

KPK Periksa Mantan Kepala BBPJN Sumut terkait Pengembangan Kasus Korupsi Proyek Jalan

Prabowo Laporkan Harta Rp2 Triliun ke KPK, Garasinya Diisi Alphard hingga Land Cruiser Lawas

Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara

Buron Kasus e-KTP Paulus Tannos Masih Tertahan di Singapura, KPK Buka Suara

KPK Temukan 8 Masalah dalam Program MBG

Ombudsman Datangi KPK, Ada Apa?