Musda Demokrat Sumut Memanas, Lokot Nasution Disorot, Sabam Sinaga Masuk Bursa Ketua DPD
MEDAN Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara mulai menghangat. Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Lok
POLITIK
MEDAN - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan mengungkap bahwa persoalan kelangkaan dan tingginya harga MinyaKita di Sumatera Utara tidak semata disebabkan oleh ketersediaan stok.
KPPU menilai akar masalah utama justru berada pada struktur distribusi dan mekanisme pasar yang belum berjalan optimal, sehingga berdampak pada mahalnya harga di tingkat pedagang kecil.
Ketua KPPU Kanwil I Medan, Ridho Pamungkas, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman dengan berbagai pihak terkait, termasuk BUMN pangan dan lembaga distribusi, guna memetakan hambatan dalam rantai pasok.Baca Juga:
"Kenaikan harga yang relatif seragam di banyak daerah menjadi sinyal bahwa ada tekanan dalam rantai distribusi atau pasar yang perlu dicermati lebih lanjut," kata Ridho, Rabu (13/5/2026).
Menurut KPPU, kebijakan distribusi MinyaKita melalui jalur resmi sebenarnya bertujuan memangkas rantai pasok. Namun di lapangan, kebijakan tersebut masih menemui hambatan administratif.
Salah satu syarat utama yakni kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dinilai menyulitkan pedagang pasar tradisional. Banyak pedagang kecil yang belum memiliki atau belum mengurus dokumen tersebut.
Akibatnya, sebagian besar pedagang tetap bergantung pada jalur distribusi lama melalui agen atau distributor swasta dengan harga lebih tinggi, sehingga berdampak pada harga jual ke konsumen.
"Kondisi ini menyebabkan akses terhadap barang menjadi tidak merata dan posisi tawar pedagang kecil menjadi lemah," ujarnya.
KPPU juga menyoroti potensi ketidakseimbangan antara distribusi untuk program bantuan pangan dan pasar komersial. Jika pasokan terlalu banyak terserap program bantuan, maka pasokan di pasar tradisional bisa berkurang.
Kondisi tersebut dinilai dapat memicu lonjakan harga di tingkat konsumen dan merugikan masyarakat kecil.
Untuk itu, KPPU mendorong perbaikan struktur distribusi secara menyeluruh, termasuk penyederhanaan akses pedagang kecil ke jalur distribusi resmi BUMN pangan.
"Kita tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar sesaat. Struktur distribusi harus dibuat lebih terbuka, efisien, dan inklusif," tegas Ridho.*
MEDAN Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara mulai menghangat. Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Lok
POLITIK
JAKARTA Program Magang Nasional 2025 mencatat hasil positif. Sebanyak 30 persen peserta yang mengikuti program tersebut langsung diterima
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menetapkan jajaran direksi baru untuk masa bakti 20262030 melalui Rapat Umum Pemegang Saham
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap modus sindikat judi online (judol) jaringan internasional y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo menyiapkan sejumlah alat bukti untuk diajukan dalam sidang praperadilan terkait proses penangkapan kli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah resmi memangkas harga gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) untuk sektor industri menjadi USD13 per Metric Mi
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah resmi menetapkan logo Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Logo tersebut merupakan karya desa
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh menggelar upacara penyerahan jabatan Kepala Biro Perencanaan (Karorena) dari Kombes Pol. R. Dadik Junaedi Supri Ha
PEMERINTAHAN
KISARAN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggelar kegiatan keagamaan di Masjid Ag
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Upaya terseb
PEMERINTAHAN