Ikut Voting Logo HUT RI? 300 Warga Berpeluang Dapat Rp8,1 Juta hingga Undangan ke Istana
JAKARTA Pemerintah memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam jajak pendapat (polling) penentuan logo resmi Hari U
NASIONAL
MEDAN - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan mengungkap bahwa persoalan kelangkaan dan tingginya harga MinyaKita di Sumatera Utara tidak semata disebabkan oleh ketersediaan stok.
KPPU menilai akar masalah utama justru berada pada struktur distribusi dan mekanisme pasar yang belum berjalan optimal, sehingga berdampak pada mahalnya harga di tingkat pedagang kecil.
Ketua KPPU Kanwil I Medan, Ridho Pamungkas, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman dengan berbagai pihak terkait, termasuk BUMN pangan dan lembaga distribusi, guna memetakan hambatan dalam rantai pasok.Baca Juga:
"Kenaikan harga yang relatif seragam di banyak daerah menjadi sinyal bahwa ada tekanan dalam rantai distribusi atau pasar yang perlu dicermati lebih lanjut," kata Ridho, Rabu (13/5/2026).
Menurut KPPU, kebijakan distribusi MinyaKita melalui jalur resmi sebenarnya bertujuan memangkas rantai pasok. Namun di lapangan, kebijakan tersebut masih menemui hambatan administratif.
Salah satu syarat utama yakni kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dinilai menyulitkan pedagang pasar tradisional. Banyak pedagang kecil yang belum memiliki atau belum mengurus dokumen tersebut.
Akibatnya, sebagian besar pedagang tetap bergantung pada jalur distribusi lama melalui agen atau distributor swasta dengan harga lebih tinggi, sehingga berdampak pada harga jual ke konsumen.
"Kondisi ini menyebabkan akses terhadap barang menjadi tidak merata dan posisi tawar pedagang kecil menjadi lemah," ujarnya.
KPPU juga menyoroti potensi ketidakseimbangan antara distribusi untuk program bantuan pangan dan pasar komersial. Jika pasokan terlalu banyak terserap program bantuan, maka pasokan di pasar tradisional bisa berkurang.
Kondisi tersebut dinilai dapat memicu lonjakan harga di tingkat konsumen dan merugikan masyarakat kecil.
Untuk itu, KPPU mendorong perbaikan struktur distribusi secara menyeluruh, termasuk penyederhanaan akses pedagang kecil ke jalur distribusi resmi BUMN pangan.
"Kita tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar sesaat. Struktur distribusi harus dibuat lebih terbuka, efisien, dan inklusif," tegas Ridho.*
JAKARTA Pemerintah memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam jajak pendapat (polling) penentuan logo resmi Hari U
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali ditutup di zona merah pada perdagangan Senin (29/6/2026). Bursa saham domestik melema
EKONOMI
JAKARTA Sengketa kepemilikan lahan seluas 3.710 meter persegi di Jalan Gelatik, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selat
NASIONAL
JAKARTA Anggota Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Ir. JP Latumahina, mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menye
NASIONAL
JAKARTA Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) kembali menggelar forum akademik The Colors of Commun
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meresmikan tiga fasilitas baru di lingkungan Polda Aceh, yakni Klinik P
NASIONAL
BANDA ACEH Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) resmi menjalin kerja sama dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertol
PENDIDIKAN
LABUHANBATU SELATAN Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Labuhanb
PEMERINTAHAN
BATU BARA Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, menerima kunjungan Tim Monitoring Desa Percontohan Tertib Adminis
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan K
PEMERINTAHAN