Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan mengungkap bahwa persoalan kelangkaan dan tingginya harga MinyaKita di Sumatera Utara tidak semata disebabkan oleh ketersediaan stok.
KPPU menilai akar masalah utama justru berada pada struktur distribusi dan mekanisme pasar yang belum berjalan optimal, sehingga berdampak pada mahalnya harga di tingkat pedagang kecil.
Ketua KPPU Kanwil I Medan, Ridho Pamungkas, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman dengan berbagai pihak terkait, termasuk BUMN pangan dan lembaga distribusi, guna memetakan hambatan dalam rantai pasok.Baca Juga:
"Kenaikan harga yang relatif seragam di banyak daerah menjadi sinyal bahwa ada tekanan dalam rantai distribusi atau pasar yang perlu dicermati lebih lanjut," kata Ridho, Rabu (13/5/2026).
Menurut KPPU, kebijakan distribusi MinyaKita melalui jalur resmi sebenarnya bertujuan memangkas rantai pasok. Namun di lapangan, kebijakan tersebut masih menemui hambatan administratif.
Salah satu syarat utama yakni kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dinilai menyulitkan pedagang pasar tradisional. Banyak pedagang kecil yang belum memiliki atau belum mengurus dokumen tersebut.
Akibatnya, sebagian besar pedagang tetap bergantung pada jalur distribusi lama melalui agen atau distributor swasta dengan harga lebih tinggi, sehingga berdampak pada harga jual ke konsumen.
"Kondisi ini menyebabkan akses terhadap barang menjadi tidak merata dan posisi tawar pedagang kecil menjadi lemah," ujarnya.
KPPU juga menyoroti potensi ketidakseimbangan antara distribusi untuk program bantuan pangan dan pasar komersial. Jika pasokan terlalu banyak terserap program bantuan, maka pasokan di pasar tradisional bisa berkurang.
Kondisi tersebut dinilai dapat memicu lonjakan harga di tingkat konsumen dan merugikan masyarakat kecil.
Untuk itu, KPPU mendorong perbaikan struktur distribusi secara menyeluruh, termasuk penyederhanaan akses pedagang kecil ke jalur distribusi resmi BUMN pangan.
"Kita tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar sesaat. Struktur distribusi harus dibuat lebih terbuka, efisien, dan inklusif," tegas Ridho.*
(mi/dh)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN