KPK Panggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Terkait Kasus Suap HGB Summarecon, Kapan Diperiksa?
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan melakukan uji coba pengemasan compressed natural gas (CNG) dalam tabung berukuran 3 kilogram di dua lokasi, yakni China dan Indonesia.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari alternatif pengganti LPG subsidi 3 kilogram.
Bahlil mengatakan, pengembangan CNG 3 kg masih dalam tahap kajian dan pengujian teknis sebelum dapat digunakan secara luas oleh masyarakat rumah tangga.Baca Juga:
"Ada dua (lokasi uji coba). Satu di China karena pabriknya di sana, dan satu lagi di Indonesia," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 18 Mei 2026.
Menurut Bahlil, CNG sejatinya bukan teknologi baru karena telah digunakan di sektor hotel, restoran, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, pemanfaatannya selama ini masih terbatas pada tabung berkapasitas besar, di atas 10 hingga 20 kilogram.
Pemerintah kini berupaya mengembangkan CNG dalam bentuk tabung kecil setara LPG 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga.
Langkah ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
Meski demikian, Bahlil mengakui tantangan teknis pengembangan cukup besar.
Tekanan CNG yang mencapai 200 hingga 250 bar dinilai memerlukan standar keamanan yang ketat sebelum dapat digunakan secara massal.
"Ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji, baru bisa kita informasikan," kata dia.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman sebelumnya menjelaskan bahwa tabung CNG 3 kg membutuhkan tipe khusus berbahan serat (fiber) ringan.
Namun, tabung dengan spesifikasi tersebut belum tersedia secara komersial di dunia.
Karena itu, pemerintah harus melakukan pemesanan dalam jumlah besar, minimal 100 ribu unit, sebelum produksi dapat dilakukan.
Tahap awal ini dinilai penting sebelum nantinya produksi bisa dialihkan ke dalam negeri jika implementasi berjalan masif.
Pemerintah juga tengah mengkaji skema subsidi CNG, termasuk kemungkinan pemberian subsidi tetap. Namun, mekanisme dan besaran subsidi masih dalam pembahasan.
Selain itu, pemerintah mengklaim memiliki potensi pasokan gas domestik yang cukup besar, termasuk temuan cadangan baru di Kalimantan Timur yang berpeluang dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri.*
(bi/ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK
BINJAI Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Binjai, Senin, 5 Oktober 2026. Mereka mendesak Pemerintah K
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan menyoroti anggaran belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun dalam Rancan
KESEHATAN
PALANGKARAYA Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seKalimantan bersama Aliansi Generasi Muda menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui dan mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan me
NASIONAL