Miris! Bergelar S3 Australia, Dosen Unair Mengaku Hanya Bergaji Rp2,6 Juta per Bulan
JAKARTA Persoalan kesejahteraan dosen kembali menjadi sorotan. Dosen tetap nonAparatur Sipil Negara (nonASN) Universitas Airlangga (Un
NASIONAL
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan membangun 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun ke depan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato perdananya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
"Pemerintah akan intervensi, akan melakukan upaya besar. Kita akan membangun dalam tiga tahun yang akan datang 5.000 desa nelayan," ujar Prabowo.Baca Juga:
Ia menyebut pada tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 desa nelayan pada 2026.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi pesisir yang selama ini dinilai masih menghadapi keterbatasan fasilitas dasar.
Prabowo menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi nelayan, mulai dari sulitnya memperoleh es batu hingga bahan bakar solar untuk melaut.
Menurut dia, kondisi tersebut menghambat produktivitas nelayan di berbagai daerah.
"Sekarang nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu, es batu saja mereka sulit untuk mendapatkan. Apalagi solar yang mereka butuh," katanya.
Sebagai bagian dari program tersebut, pemerintah berencana membangun fasilitas pendukung di setiap desa nelayan, termasuk instalasi produksi es, ruang pendingin (cold storage), serta stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan.
"Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan," ujar Prabowo.
Ia menambahkan, penguatan sektor perikanan tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan posisi nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga wilayah laut Indonesia.
Selain program desa nelayan, Prabowo juga menyoroti agenda pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan guru, penguatan UMKM, serta perlindungan sosial bagi lanjut usia.
JAKARTA Persoalan kesejahteraan dosen kembali menjadi sorotan. Dosen tetap nonAparatur Sipil Negara (nonASN) Universitas Airlangga (Un
NASIONAL
DELI SERDANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman mati terhadap Muhammad Rasya Hasibuan alias SYA (19), terdakwa kasus pembunuhan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa usulan kenaikan gaji kepala daerah tidak sertamerta mampu mencegah praktik
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) jenis baru B50 pada 9 Juli 2026. Kebijakan ini menjad
NASIONAL
JAKARTA Rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan safari politik ke Jawa Tengah menuai respons dari PDI Perjuangan (PDIP)
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan akan menghadiri rangkaian prosesi pemakaman Pemimpin Tert
INTERNASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah memperkuat landasan hukum dan perlindungan hak asasi manusia
NASIONAL
BALIKPAPAN PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) me
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi perekonomian Indonesia tetap berada dalam jalur yang stabil dan
EKONOMI
BANDAR LAMPUNG Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 5 kilogram sabu dan 202
HUKUM DAN KRIMINAL