JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan membangun 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun ke depan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato perdananya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
"Pemerintah akan intervensi, akan melakukan upaya besar. Kita akan membangun dalam tiga tahun yang akan datang 5.000 desa nelayan," ujar Prabowo.Baca Juga:
Ia menyebut pada tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 desa nelayan pada 2026.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi pesisir yang selama ini dinilai masih menghadapi keterbatasan fasilitas dasar.
Prabowo menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi nelayan, mulai dari sulitnya memperoleh es batu hingga bahan bakar solar untuk melaut.
Menurut dia, kondisi tersebut menghambat produktivitas nelayan di berbagai daerah.
"Sekarang nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu, es batu saja mereka sulit untuk mendapatkan. Apalagi solar yang mereka butuh," katanya.
Sebagai bagian dari program tersebut, pemerintah berencana membangun fasilitas pendukung di setiap desa nelayan, termasuk instalasi produksi es, ruang pendingin (cold storage), serta stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan.
"Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan," ujar Prabowo.
Ia menambahkan, penguatan sektor perikanan tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan posisi nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga wilayah laut Indonesia.
Selain program desa nelayan, Prabowo juga menyoroti agenda pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan guru, penguatan UMKM, serta perlindungan sosial bagi lanjut usia.
JAKARTA Ketua Umum Yayasan Jaga Riau Indonesia Alan Pane, S.Tr BD, SH, CPA, menghadiri serah terima jabatan Badan Komunikasi RI yang digel
NASIONAL
JAKARTA Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyayangkan Mahkamah Konstitusi (MK) tetap memproses gugatan terkait sy
POLITIK
JAKARTA Pemohon perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana, berencana mengadukan Komisi Pemilihan Um
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan memperkuat upaya pencegahan stunting dengan melakukan pendampingan langsung terhadap keluarga berisiko
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta rumah Cici Herliawati di Kecamatan Belawan segera dibangun kembali setelah melihat
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta aparatur sipil negara (ASN) yang akan memasuki masa purnatugas tidak menganggap pen
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Militan Gibran, Andi Azwan, menilai pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti Gibran Rakabuming Ra
POLITIK
JAKARTA Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap dugaan penyamaran harta oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Kabupaten Samosir kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah sepakat mengajukan eksepsi atau perlawanan
HUKUM DAN KRIMINAL
