Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung: Jika Pelaku Utama, Tidak Bisa Dikabulkan
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa prinsip ekonomi Indonesia berlandaskan pada ekonomi Pancasila yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan koperasi, UMKM, serta desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026.Baca Juga:
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut sistem ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Ia menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa.
"Ekonomi Indonesia adalah ekonomi egaliter kerakyatan. Tertuang dengan sangat jelas dalam Pasal 33 UUD 1945," kata Prabowo.
Menurutnya, prinsip tersebut menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar objek kebijakan.
Prabowo menekankan bahwa koperasi harus kembali diperkuat sebagai instrumen ekonomi rakyat.
Ia menyebut koperasi sebagai salah satu alat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.
"Karena itu koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan," ujarnya.
Selain koperasi, ia juga menyoroti pentingnya penguatan UMKM serta peran desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Prabowo menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi nasional harus berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Rakyat harus jadi pelaku utama, bukan sekadar objek pembangunan. Ekonomi kita adalah ekonomi berkeadilan sosial," tutur Presiden.
Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pejabat tinggi negara.
Di antaranya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma'ruf Amin.
Turut hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara lainnya.
Upacara berlangsung khidmat dengan rangkaian pengibaran bendera Merah Putih, pembacaan teks Pancasila, Pembukaan UUD 1945, serta amanat Presiden Prabowo sebagai inspektur upacara.*
(bi/ad)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengeluhkan lonjakan harga gas elpiji nonsubsidi ukuran 12 kilogram yang dalam bebe
EKONOMI
JAKARTA Badan Pengelola (BP) BUMN bersama Danantara tengah menyiapkan restrukturisasi besarbesaran terhadap perusahaan pelat merah. Sal
EKONOMI
KARO Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, merespons viralnya video dugaan pungutan berlapis yang dialami wisatawan saat menuju kawas
PARIWISATA
OlehAbdul KhalidADALAH fakta yang tak terbantahkan bahwa setiap perubahan besar di republik ini tidak pernah bisa dilepaskan dari tangan da
OPINI
LABUHANBATU SELATAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyambut kepulangan 147 jamaah haji asal daerah tersebut yang telah menuna
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kabar duka datang dari Aceh. Mantan Gubernur Aceh periode 20122017, Dr. H. Zaini Abdullah, meninggal dunia pada Sabtu (13/6/
SOSOK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menunjukkan respons cepat terhadap berbagai keluhan masyarakat saat kegiatan Sapa Warga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menggelar kuliah umum bertema Perubahan Hukum Pidana di Indonesia yang
PENDIDIKAN
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, dalam pertemuan kenegaraan di kedia
POLITIK