Yusril Tegaskan Tak Ada Lagi Jalur Cepat Pengurusan ITAS dan ITAP WNA di Indonesia
JAKARTA Yusril Ihza Mahendra menegaskan saat ini tidak ada lagi jalur cepat dalam pengurusan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maupun Izin Ting
NASIONAL
JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) tidak akan mengganggu independensi Bank Indonesia (BI). Menurutnya, perubahan yang dilakukan dalam revisi tersebut justru bertujuan memperkuat kelembagaan serta memperluas mandat bank sentral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Misbakhun mengatakan perluasan mandat BI diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus menciptakan lapangan kerja. Namun demikian, peran tersebut tetap dijalankan tanpa mengurangi independensi BI dalam menjalankan kebijakan moneter.
"Kita enggak mengganggu independensi," kata Misbakhun dikutip, Jumat (5/6/2026).Baca Juga:
Menurutnya, mandat baru yang diberikan kepada BI tidak mengubah fungsi utama bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Sebaliknya, kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat kontribusi BI terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Apa yang terganggu dengan mandat yang baru? Mandat itu dimiliki oleh Bank Indonesia dan kita memberikan penguatan terhadap peran pertumbuhan," ujarnya.
Misbakhun menjelaskan DPR tidak mengatur secara rinci instrumen maupun langkah kebijakan yang harus ditempuh BI dalam menjalankan mandat tersebut. Seluruh keputusan terkait kebijakan moneter tetap menjadi kewenangan bank sentral.
"Kita serahkan kepada BI, instrumen apa yang akan dia gunakan," katanya.
Selama ini, BI memiliki mandat utama menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam revisi UU P2SK, mandat tambahan terkait dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak ditempatkan sebagai prioritas yang mengesampingkan tugas utama tersebut.
Menurut Misbakhun, kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI seharusnya berjalan selaras guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain memperluas mandat BI, revisi UU P2SK juga mengatur penyempurnaan aspek kelembagaan. Salah satu poin yang diperkuat adalah mekanisme evaluasi kelembagaan melalui indikator kinerja utama (IKU) bagi unsur pimpinan BI.
Misbakhun menegaskan evaluasi tersebut ditujukan kepada institusi Bank Indonesia secara keseluruhan, bukan kepada individu anggota Dewan Gubernur BI.
"Kita memberikan penguatan hanya secara evaluasi kelembagaan. Selebihnya kita tidak melakukan evaluasi. Evaluasi itu bukan evaluasi individu, evaluasi secara kelembagaan," tuturnya.
Ia menilai pengaturan yang lebih rinci mengenai tugas dan tanggung jawab Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior, serta Deputi Gubernur diperlukan agar DPR memiliki dasar yang jelas dalam melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga tersebut.
Hasil evaluasi yang dilakukan Komisi XI DPR nantinya akan disampaikan kepada pimpinan DPR sebagai bagian dari mekanisme pengawasan kelembagaan yang diatur dalam revisi UU P2SK.*
(k/dh)
JAKARTA Yusril Ihza Mahendra menegaskan saat ini tidak ada lagi jalur cepat dalam pengurusan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maupun Izin Ting
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh melalui Ditsamapta menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga kurang mampu di Kota Banda Aceh lewat program Juma
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta memeriahkan Bank Aceh Bhayangkara Run 2026 yang akan digelar pa
NASIONAL
JAKARTA Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memberikan pujian khusus kepada kiper Emil Audero usai kemenangan atas Oman dengan skor 3
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah Indonesia menawarkan peluang kerja sama yang lebih luas dengan Rusia di bidang maritim, pelabuhan, logistik, hingga per
EKONOMI
MEDAN Pasangan suami istri (pasutri) ditemukan dalam kondisi tewas dan lemas di dalam mobil yang terparkir di Jalan Harapan Pasti, Kecamat
PERISTIWA
JAKARTA Nilai tukar rupiah tercatat menembus level Rp 18.100 terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di pasar global pada Jumat (5/6/2026) mal
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah seiring dengan koreksi tajam yang terjadi pada Indeks Harga
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp88,15 tril
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko KumHAM Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa
POLITIK