Prabowo Siapkan Bansos Tunai Rp5,4 Juta per Orang, Luhut: Subsidi Tak Lagi Berupa Barang

JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan transformasi besar dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Ke depan, subsidi tidak lagi diberikan dalam bentuk barang, melainkan langsung ditransfer dalam bentuk uang tunai kepada penerima manfaat.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, skema baru tersebut akan mengintegrasikan berbagai bantuan sosial yang selama ini tersebar dalam sejumlah program pemerintah.

Menurut Luhut, rata-rata nilai bantuan yang akan diterima masyarakat melalui sistem transfer tunai mencapai Rp5,4 juta per orang.

Baca Juga:

• Luhut Laporkan Hasil Survei Program MBG di 800 Titik ke Presiden Prabowo, Ini Temuannya

"Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata kita kumpulkan bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang," ujar Luhut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Luhut menjelaskan, perubahan mekanisme penyaluran bansos tersebut akan didukung oleh sistem digital berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Teknologi tersebut akan digunakan untuk memperkuat pengelolaan data nasional sehingga bantuan pemerintah dapat disalurkan lebih tepat sasaran.

Selain mendukung penyaluran bantuan sosial, sistem data tunggal berbasis AI juga akan dimanfaatkan untuk mempercepat pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah menilai teknologi tersebut mampu memberikan profil yang lebih akurat terhadap pelaku usaha sehingga kebijakan pembiayaan maupun pendampingan dapat dilakukan secara lebih efektif.

"Dan ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita akan bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena teknologi," kata Luhut.

Ia menilai Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar yang menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara terintegrasi. Dengan jumlah penduduk yang diproyeksikan mendekati 300 juta jiwa, sistem tersebut diyakini mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.

Melalui teknologi tersebut, pemerintah juga dapat melakukan pemantauan terhadap berbagai program dan layanan publik secara real time. Seluruh proses mulai dari pengumpulan data hingga pelaksanaan kebijakan dapat diawasi secara lebih transparan dan akuntabel.

"Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini," tegasnya.

Luhut menambahkan, pengembangan sistem digital tersebut sepenuhnya dikerjakan oleh talenta dalam negeri. Hal itu menjadi bukti bahwa sumber daya manusia Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun teknologi yang mendukung transformasi tata kelola pemerintahan modern.

"Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia," pungkas Luhut.*

(oz/dh)

Luhut Laporkan Hasil Survei Program MBG di 800 Titik ke Presiden Prabowo, Ini Temuannya

Ekonomi Sumut Tumbuh 4,98 Persen di Kuartal I 2026, Konsumsi Rumah Tangga Jadi Penopang Utama

Prabowo Ubah Skema Bansos Jadi Tunai, Luhut: Rp5,4 Juta per Orang per Tahun

Rico Waas Cairkan Suasana Khitanan Massal Sah-Rizki, Anak-anak Peserta Disambut Tawa dan Hadiah

Labusel Siapkan Pameran UMKM hingga Kegiatan Budaya untuk Hari Jadi ke-18, Bupati Fery: Harus Jadi Milik Seluruh Masyarakat

Polda Aceh Gelar Car Free Day Hari Bhayangkara ke-80, Warga Padati Layanan Gratis dan Bazar UMKM