Indonesia Bersiap Punya PLTN Pertama, Jepang Turun Tangan Percepat Proyek

JAKARTA - Pemerintah Indonesia semakin serius mempersiapkan pemanfaatan energi nuklir sebagai sumber energi masa depan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui pertemuan strategis antara Dewan Energi Nasional (DEN) dan delegasi institusi nuklir Jepang dalam kegiatan Breakfast Meeting yang berlangsung di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Pertemuan yang digelar secara hibrid itu menjadi langkah penting dalam memperkuat kerja sama Indonesia dan Jepang guna mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) komersial pertama di Indonesia.

Kerja sama tersebut merupakan bagian dari implementasi pembaruan Kebijakan Energi Nasional yang menempatkan energi nuklir sebagai salah satu sumber energi strategis untuk mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Baca Juga:

• Prabowo Sahkan UU Polri Terbaru, Ini Deretan Perubahan Besarnya!

Pemerintah menargetkan bauran energi rendah karbon mencapai 70 hingga 72 persen pada tahun 2060. Dalam skenario tersebut, energi nuklir diproyeksikan memberikan kontribusi besar dengan kapasitas pembangkit mencapai 45 Gigawatt (GW).

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah anggota DEN, di antaranya Satya Widya Yudha, Sripeni Inten Cahyani, Saleh Abdurrahman, Muhammad Kholid Syeirazi, dan Mohamad Fadhil Hasan. Sementara dari Jepang hadir perwakilan Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), serta JAIF International Cooperation Center (JICC).

Salah satu hasil penting dalam pertemuan itu adalah kesepakatan untuk mematangkan draf Rencana Kerja Sama Tiga Tahun sebagai fondasi percepatan pengembangan PLTN di Indonesia.

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), unit pertama PLTN Indonesia dengan kapasitas 250 hingga 500 Megawatt ditargetkan mulai beroperasi sekitar tahun 2032. Saat ini sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan Barat masih dikaji sebagai lokasi pembangunan proyek perdana tersebut.

Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan pengembangan energi nuklir tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga membutuhkan tata kelola dan kelembagaan yang kuat.

Menurutnya, pembentukan National Policy and Implementation Organisation (NEPIO) melalui Keputusan Presiden menjadi langkah prioritas yang harus segera diselesaikan.

"Pembentukan NEPIO merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh aspek pengembangan energi nuklir berjalan secara terintegrasi dan sesuai standar internasional," kata Satya.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Jepang juga menyepakati enam pilar kerja sama utama selama tiga tahun ke depan. Pilar tersebut meliputi penguatan kebijakan dan tata kelola, keselamatan nuklir dan regulasi, pengembangan teknologi dan infrastruktur, model bisnis dan keterlibatan industri nasional, aspek keamanan internasional (safeguards), serta pengembangan sumber daya manusia.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Jepang juga mengundang delegasi Indonesia mengikuti program pelatihan dan kunjungan teknis ke fasilitas Small Modular Reactor (SMR) yang saat ini sedang dikembangkan di Negeri Sakura.

Program tersebut diharapkan dapat mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan bagi para pemangku kepentingan Indonesia dalam mempersiapkan pembangunan PLTN.

Sementara itu, Anggota DEN Saleh Abdurrahman menyoroti pentingnya transformasi sumber daya manusia dalam menghadapi era energi nuklir. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Coal-to-Nuclear Transfer Training, yakni pelatihan bagi operator pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara untuk beralih menjadi operator PLTN.

Jepang juga menyatakan kesiapan membantu penyusunan kurikulum pelatihan, sistem sertifikasi, hingga peningkatan kompetensi tenaga teknis yang akan terlibat dalam pembangunan dan operasional PLTN.

Selain aspek teknologi dan SDM, Jepang turut menawarkan berbagai pengalaman terkait model pembiayaan proyek energi nuklir, mulai dari pendanaan internasional, lelang dekarbonisasi jangka panjang, hingga fasilitas pinjaman lunak antar-pemerintah.

Melalui kerja sama strategis tersebut, Indonesia berharap dapat membangun fondasi yang kuat dari sisi regulasi, teknologi, industri, SDM, hingga pembiayaan untuk mewujudkan operasional PLTN pertama pada awal dekade 2030-an.

Keberadaan PLTN diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon menuju masa depan energi bersih Indonesia.* (dh)

Prabowo Sahkan UU Polri Terbaru, Ini Deretan Perubahan Besarnya!

Wacana Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Mengemuka, AHY Nilai Politik 2029 Masih Terlalu Dini

PT PMM Kritik Penanganan Kasus Ilmenit, Poltak: Hukum Harus Tegak dan Beri Kepastian

Relawan Prabowo Rapatkan Barisan, GCP Serukan Konsolidasi Nasional Kawal Pemerintahan

Jelang Tahap II, Kuasa Hukum Minta Kejari Jaksel Tak Tahan Roy Suryo

Danantara Pangkas 258 Entitas BUMN, 300 Lagi Segera Menyusul