JAKARTA — Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha.
Melalui program KUR, pelaku usaha dapat memperoleh pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi yang produktif.
Sebelum mengajukan pinjaman, calon debitur perlu memahami syarat, mekanisme pengajuan, serta kemampuan membayar cicilan.Baca Juga:
Untuk plafon Rp100 juta, simulasi angsuran KUR BNI 2026 dapat menjadi acuan bagi pelaku UMKM dalam memilih tenor pinjaman.
Berdasarkan informasi yang Anda berikan, bunga KUR BNI disebut sebesar 6 persen efektif per tahun atau sekitar 0,5 persen per bulan, dengan pilihan tenor 12 hingga 60 bulan.
Namun, besaran cicilan yang sebenarnya dapat bergantung pada hasil persetujuan kredit dan ketentuan yang berlaku saat pengajuan.
Berdasarkan informasi dalam materi yang Anda berikan dari laman resmi BNI, terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi calon debitur KUR BNI 2026.
Persyaratan tersebut antara lain:
- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Usaha telah berjalan minimal enam bulan.
- Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- Fotokopi surat nikah bagi calon debitur yang telah menikah.
- Surat izin usaha, seperti NIB atau surat keterangan usaha yang diterbitkan pejabat berwenang.
- Fotokopi dokumen agunan untuk pengajuan kredit di atas Rp100 juta.
- NPWP untuk pengajuan kredit lebih dari Rp50 juta.
- Tidak sedang menerima kredit produktif dan kredit program di luar KUR dari perbankan atau lembaga pembiayaan.
Calon debitur yang sedang memiliki Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) untuk tujuan produktif, dan kartu kredit tetap dapat mengajukan KUR selama kredit tersebut berada dalam kondisi lancar, sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengajuan KUR BNI dapat dilakukan melalui dua cara, yakni secara online dan datang langsung ke kantor cabang BNI.
Pengajuan Online
Calon debitur dapat melakukan pengajuan melalui laman e-form BNI. Tahapannya meliputi:
- Mengunjungi situs resmi e-form BNI.
- Membaca syarat dan ketentuan KUR.
- Memberikan persetujuan terhadap persyaratan umum.
- Memilih opsi "Lanjutkan".
- Mengisi data diri dan informasi usaha secara lengkap.
- Menunggu informasi atau tindak lanjut dari pihak BNI.
- Mengikuti proses survei ke lokasi usaha dan wawancara apabila diperlukan.
Pengajuan Offline
Bagi calon debitur yang ingin mengajukan secara langsung, tahapan umumnya sebagai berikut:
- Mendatangi kantor cabang BNI dengan membawa dokumen persyaratan.
- Mengambil nomor antrean.
- Mengisi formulir pengajuan KUR yang diberikan petugas.
- Menyerahkan dokumen agunan apabila pengajuan membutuhkan agunan.
- Mengikuti proses survei ke lokasi usaha dan wawancara.
- Menunggu proses analisis dan keputusan kredit dari pihak bank.
Calon debitur perlu memastikan seluruh data dan dokumen yang diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya agar proses pengajuan dapat berjalan sesuai ketentuan bank.
Tabel Angsuran KUR BNI 2026 Rp100 Juta
Bagi pelaku UMKM yang berencana mengambil KUR BNI dengan plafon Rp100 juta, berikut simulasi cicilan berdasarkan data yang Anda berikan:
12 bulan: Rp8.606.643/per Bulan
24 bulan: Rp4.432.061/per Bulan
36 bulan: Rp3.042.194/per Bulan
48 bulan: Rp2.348.503/per Bulan
60 bulan: Rp1.933.280/per Bulan
Simulasi tersebut dapat membantu calon debitur memperkirakan kemampuan pembayaran setiap bulan.
Tenor yang lebih panjang umumnya membuat cicilan bulanan lebih rendah, tetapi total pembayaran selama masa pinjaman perlu diperhitungkan secara menyeluruh.
Karena itu, pelaku UMKM sebaiknya memilih jumlah pinjaman dan tenor berdasarkan kemampuan arus kas usaha, bukan hanya melihat besarnya cicilan bulanan.
KUR merupakan fasilitas pembiayaan yang memiliki persyaratan dan ketentuan.
Persetujuan pengajuan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi juga melalui proses penilaian dan verifikasi oleh pihak bank.
Calon debitur juga disarankan mengecek kembali informasi terbaru mengenai bunga, plafon, persyaratan, biaya, dokumen, serta mekanisme pengajuan melalui kanal resmi BNI sebelum mengajukan pinjaman.
Dengan memahami syarat dan simulasi cicilan sejak awal, pelaku UMKM dapat menentukan pilihan pembiayaan yang lebih sesuai dengan kemampuan usaha dan kondisi keuangan masing-masing.* (di/ad)
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan keterlibatan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar komunikasi publik Bambang Harymurti mengusulkan perubahan nomenklatur atau judul Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Jabatan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi berganti. Poppy Marulita Hutagalung resm
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat de
PEMERINTAHAN
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah diguncang isu keterlibatan ribuan pegawainya dalam aktivitas judi online. Menteri Sosial Sa
NASIONAL
JAKARTA Kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 20222024 mulai bergulir di persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melepas 1.179 anggota Pramuka Sumatera Utara yang akan mengikuti Jambore Nasional (Jamnas)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah memiliki kesepahaman untuk menempatkan pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro. Kebijakan tersebut
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas angkat bicara mengenai pencopotan Camat Medan Timur, Fernanda, yang diduga melakukan penyalahgunaan wewe
PEMERINTAHAN
