Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
Menurut Abdul Ghani, pengelolaan aset tersebut harus diarahkan agar manfaatnya kembali kepada masyarakat. Salah satu instrumen yang dinilai strategis adalah koperasi.
Dari lahan yang dititipkan kepada Agrinas, terdapat kewajiban mengalokasikan sedikitnya 20 persen untuk menjadi plasma bagi rakyat.
Karena itu, koperasi di sekitar kawasan perkebunan akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan skema tersebut.
"Kami akan utamakan koperasi di sekitar lahan sebagai vendor pemelihara tanaman, panen, dan kegiatan lainnya," kata Abdul Ghani.
Dengan luasnya kawasan yang dikelola, ia melihat koperasi bukan sekadar mitra pelaksana, tetapi dapat menjadi bagian dari ekosistem hilirisasi sekaligus mendukung ketahanan pangan.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Panel Barus mengatakan arah kebijakan tersebut menempatkan koperasi pada posisi yang lebih strategis.
Koperasi tidak hanya didorong menjadi pengelola kebun, tetapi juga memiliki dan mengoperasikan fasilitas pengolahan CPO.
"Dengan semakin banyak koperasi yang bergerak dari sektor hulu ke hilir pada produk sawit diharapkan akan mendorong kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Perubahan tersebut penting karena selama ini petani kerap berada pada mata rantai awal industri, sementara sebagian besar nilai tambah terbentuk pada proses pengolahan dan produk turunannya.
Dengan koperasi masuk ke sektor hilir, petani memiliki peluang memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar sekaligus memperkuat posisi tawar ketika berhadapan dengan pasar.
Bupati Musi Banyuasin Toha Tohet menyambut baik dorongan pemerintah tersebut.
Ia berharap semakin banyak koperasi di daerahnya mengikuti langkah KUD Sejahtera Banyuasin yang telah mampu membangun fasilitas pengolahan CPO.
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.