Jangan Coba-coba Bernapas Lega Bea Cukai Watch Desak Menkeu Baru Tuntaskan Data "10 Besar" Warisan Purbaya

JAKARTA - Bea Cukai Watch (BCW) meminta agenda pembenahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tetap dilanjutkan setelah pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara. BCW menilai sejumlah pekerjaan yang sebelumnya dibuka ke publik masih membutuhkan tindak lanjut.

Koordinator atau Presidium BCW Jimmy Endey mengatakan pergantian Menteri Keuangan seharusnya tidak menjadi alasan berhentinya pengawasan terhadap perdagangan ilegal, penyelundupan emas, evaluasi internal hingga penelusuran potensi penerimaan negara.

"Menterinya boleh berganti, tetapi masalahnya belum selesai. Jangan sampai pergantian Menteri Keuangan justru membuat pihak-pihak yang selama ini merasa tidak nyaman dengan pembenahan kemudian bernapas lega karena menganggap tekanannya sudah berakhir," kata Jimmy di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Baca Juga:

• Suami Dicopot dari Kursi Menkeu, Istri Purbaya Bongkar Cerita Suami Sempat Gelisah Mau Mutasi "Orang Mengerikan"

Jimmy menegaskan BCW tidak ingin berspekulasi mengenai respons aparatur Bea Cukai terhadap pergantian Purbaya. Namun, menurut dia, agenda pengawasan dan pemberantasan penyelundupan harus tetap berjalan di bawah kepemimpinan Menkeu yang baru.

BCW juga menyoroti pernyataan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama yang menyebut tidak ada perubahan arahan maupun prioritas penindakan setelah Suahasil Nazara menjabat sebagai Menteri Keuangan.

"Kalau dikatakan tidak ada yang berubah, BCW akan pegang pernyataan itu. Artinya penindakan harus terus meningkat, pembenahan internal harus berjalan, penyelundupan harus dibongkar sampai ke jaringan dan penerimaan negara yang bocor harus dikejar," ujar Jimmy.

Salah satu hal yang menjadi perhatian BCW adalah penelusuran dugaan perdagangan emas ilegal dan rantai pasok emas yang disebut berasal dari pertambangan tanpa izin atau PETI.

Sebelum meninggalkan Kementerian Keuangan, Purbaya sempat mengungkap pemanfaatan analisis data LNSW untuk mendeteksi transaksi yang dinilai tidak wajar. Dia juga menyebut adanya "10 besar" potensi yang dapat didalami lebih lanjut, termasuk melalui pemeriksaan perpajakan setelah identitas badan usaha tervalidasi.

Jimmy mempertanyakan kelanjutan penelusuran terhadap data tersebut setelah Purbaya tidak lagi menjabat.

"Sekarang Purbaya sudah pergi. Pertanyaan BCW: bagaimana nasib data '10 besar' itu? Apakah pemeriksaannya tetap berjalan? Apakah DJP sudah menerima datanya? Apakah LNSW terus melakukan pemetaan? Jangan sampai isu besar dibuka kepada masyarakat, kemudian hilang bersamaan dengan pergantian pejabat," katanya.

BCW mengaitkan pertanyaan tersebut dengan pengungkapan rangkaian kasus penyelundupan emas yang menurut mereka telah dicegah keluar Indonesia dengan total sekitar 330 kilogram hingga 14 September 2026.

Namun, Jimmy menegaskan BCW tidak memiliki dasar untuk menyimpulkan bahwa daftar "10 besar" yang pernah disebut Purbaya berkaitan dengan jaringan penyelundupan emas yang sedang ditangani aparat.

"Tetapi negara mempunyai kemampuan untuk menguji datanya. Follow the gold, follow the money, follow the tax. Telusuri asal emas, aliran uang dan kewajiban perpajakannya," ujarnya.

Selain persoalan perdagangan emas, BCW juga mencermati rencana evaluasi terhadap perombakan di lingkungan DJBC yang sebelumnya dilakukan Purbaya. Jimmy mengatakan evaluasi tersebut merupakan kewenangan Menteri Keuangan, tetapi menurutnya harus dilakukan berdasarkan integritas, kompetensi dan rekam jejak.

"Kalau ada keputusan Purbaya yang memang perlu dikoreksi, silakan dievaluasi secara profesional. Tetapi jangan sampai yang dievaluasi justru semangat bersih-bersihnya," katanya.

Jimmy menilai pergantian Menteri Keuangan juga menjadi ujian bagi DJBC untuk menunjukkan keberlanjutan pembenahan sebagai bagian dari sistem institusi, bukan semata-mata karena kebijakan seorang menteri.

"Ratusan kilogram emas tidak muncul begitu saja di bandara. Ada yang memperoleh, mengumpulkan, membiayai dan mengirimkannya. Negara harus menjawab rantai itu," ujarnya.

BCW meminta penyidikan kasus penyelundupan emas tidak berhenti pada pihak yang kedapatan membawa barang, tetapi juga menelusuri pihak lain yang diduga berada dalam rantai pemasok, penyandang dana, pengendali hingga penerima akhir.

Untuk data "10 besar" yang pernah disebut Purbaya, Jimmy mengatakan pihaknya tidak meminta nama perusahaan diumumkan sebelum ada dasar hukum dan verifikasi yang memadai. BCW, kata dia, hanya meminta proses penelusuran terhadap data tersebut tetap berjalan.

Jimmy berharap jajaran Bea Cukai tidak menganggap pergantian Menteri Keuangan sebagai berakhirnya agenda penegakan hukum dan pembenahan internal.

"Karena itu pesan BCW kepada jajaran Bea Cukai: jangan ada euforia. Jangan buru-buru bernapas lega. Menteri boleh berganti, tetapi penyelundupan, kebocoran penerimaan negara dan perdagangan ilegal tetap menjadi persoalan yang harus dibereskan," tegasnya.

Menurut Jimmy, perkembangan dalam beberapa bulan ke depan akan menunjukkan apakah agenda pembenahan yang sebelumnya didorong Purbaya telah menjadi bagian dari sistem institusi.

BCW menyatakan akan terus memantau perkembangan penindakan penyelundupan, penelusuran jaringan perdagangan emas, potensi kebocoran penerimaan negara serta evaluasi internal di DJBC setelah pergantian Menteri Keuangan.* (dh)

1,1 Miliar Batang Rokok Ilegal hingga 11,43 Ton Narkoba Disita Bea Cukai Sepanjang 2026

Bisa Selamatkan 14 Juta Jiwa, Bea Cukai-BNN Gagalkan Penyelundupan 2,6 Ton Sabu Cair dari Kapal Tanzania di Kepri

Mantan Istri Polisi di Medan yang Tewas dengan Luka Tembak Disebut Pernah Diperiksa KPK

Jejak Suap Rp91,7 Miliar di Bea Cukai Terus Dikuak, KPK Periksa 3 Eks Pejabat

Terungkap di Sidang, Eks Pejabat Bea Cukai Akui Ada Instruksi "Bersih-bersih" Jelang OTT KPK

Purbaya Pastikan Bea Cukai Tak Jadi Dibubarkan, Prabowo Akui Kinerjanya Membaik