Rombak Posisi Strategis Pajak Hingga KSSK, Suahasil Nazara Lantik 14 Pejabat Baru Kemenkeu

JAKARTA- Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 14 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan ekosistem Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (21/9/2026). Para pejabat yang dilantik akan mengisi sejumlah posisi strategis di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, Pengadilan Pajak serta KSSK.

Pelantikan yang berlangsung di Jakarta tersebut mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat ex-officio KSSK. Penempatan tersebut ditetapkan melalui sejumlah Keputusan Menteri Keuangan, termasuk KMK Nomor 293 Tahun 2026 yang mengubah KMK Nomor 271 Tahun 2026 serta KMK Nomor 218 Tahun 2026 dan Nomor 219 Tahun 2026.

Dalam arahannya, Suahasil meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing. Menurutnya, penguatan organisasi tidak hanya berkaitan dengan pergantian maupun pengisian jabatan, tetapi juga memastikan setiap unit mampu menjalankan fungsi penerimaan, pengawasan, belanja dan pembiayaan secara efektif.

Baca Juga:

• Purbaya Lengser, Kemenkeu Blak-blakan Jawab Teka-teki Nasib Utang Kereta Cepat

Pelantikan tersebut juga disebut menjadi bagian dari penyempurnaan organisasi setelah proses mutasi dan promosi sebelumnya.

Untuk jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Suahasil meminta penguatan sistem perpajakan yang mampu membaca perkembangan ekonomi sekaligus memahami perilaku wajib pajak.

"Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat," ujar Suahasil.

Dia menekankan penerimaan negara harus berjalan seiring dengan pembangunan sistem perpajakan yang kredibel dan adil.

"Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan," katanya.

Sementara kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Suahasil meminta pengawasan dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko. Pengawasan juga diminta lebih mampu membaca pola pelanggaran sehingga tidak hanya bergerak setelah terjadi pelanggaran.

Selain mengamankan penerimaan negara, Bea Cukai diminta menjalankan fungsi pembinaan terhadap kegiatan usaha masyarakat, khususnya sektor yang berorientasi ekspor.

"Dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita nantinya mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu," ujarnya.

Suahasil menegaskan fungsi Bea Cukai tidak hanya berkaitan dengan pengawasan.

"Direktorat Jenderal Bea Cukai juga adalah fungsi Kementerian Keuangan mengumpulkan penerimaan, dan juga memiliki fungsi Kementerian Keuangan untuk melakukan pembinaan terhadap usaha masyarakat, terutama yang berorientasi kepada ekspor," katanya.

Untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Suahasil meminta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak semata-mata dipandang sebagai urusan administratif.

Menurutnya, APBN juga menjadi salah satu instrumen yang menggerakkan kegiatan ekonomi. Karena itu, pengelolaan kas negara harus dilakukan secara semakin presisi agar realisasi belanja pemerintah berlangsung tepat waktu dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Sementara itu, dua pejabat yang ditempatkan sebagai pejabat ex-officio dalam ekosistem KSSK diminta memperkuat koordinasi antarlembaga anggota KSSK. Sekretariat KSSK juga diharapkan mampu mendukung koordinasi serta pemantauan perkembangan sistem keuangan secara berkelanjutan.

Dalam perkembangan terbaru, Danantara disebut mulai dilibatkan dalam sejumlah rapat KSSK.

Sebanyak 14 pejabat yang dilantik Suahasil terdiri dari dua pejabat pada Sekretariat Jenderal/Pengadilan Pajak, empat pejabat Direktorat Jenderal Pajak, empat pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, satu pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, satu pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta dua pejabat ex-officio KSSK.

Berikut daftar 14 pejabat yang dilantik:

1. Teddy Suhartadi Permadi – Sekretaris Pengadilan Pajak
2. Bismar Fahlerie – Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak
3. Agung Krisdiyanto – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan
4. Sekti Widihartanto – Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Ihsan Priyawibawa – Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara
6. Ani Natalia – Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku
7. Agus Amiwijaya – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
8. Estty Purwadiani Hidayatie – Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi
9. Adhang Noegroho Adhi – Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku
10. Galih Elham Setiawan – Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
11. Evy Mulyani – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
12. Panca Putra Jaya – Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
13. Herman Saheruddin – Pejabat Ex-Officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan
14. Ayu Sukorini – Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya

Pelantikan tersebut menandai pengisian sejumlah posisi strategis di lingkungan Kemenkeu dan ekosistem KSSK. Para pejabat baru diharapkan segera menjalankan mandat masing-masing dengan fokus pada penerimaan negara, pengawasan, pengelolaan APBN serta koordinasi stabilitas sistem keuangan.* (dh)

Purbaya Lengser, Kemenkeu Blak-blakan Jawab Teka-teki Nasib Utang Kereta Cepat

Dirjen Pajak Minta Rotasi Pejabat Era Purbaya Ditunda: Ada Nama-Nama Ajaib

Purbaya Sebut Alasan Dicopot karena Rombak Pejabat Kemenkeu, Istana Bantah: Tidak Ada yang Istimewa

Polda Aceh Raih Peringkat III Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Satker Besar

Jangan Coba-coba Bernapas Lega Bea Cukai Watch Desak Menkeu Baru Tuntaskan Data "10 Besar" Warisan Purbaya

"Baru Dipecat Masa Jadi Menteri Lagi", Purbaya Tolak Semua Tawaran Jabatan, Pilih Mancing Sambil Melamun di Rumah