Ganjel Defisit APBN, Kemenkeu Sukses Tarik Utang Rp 494,3 T Lewat SBN

JAKARTA - Pemerintah telah menarik pembiayaan utang sebesar Rp 494,3 triliun hingga akhir September 2026. Realisasi tersebut setara 59,4% dari target pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.

Penarikan utang itu berlangsung ketika APBN mencatat defisit Rp 319 triliun atau sekitar 1,24% dari produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi pembiayaan utang pemerintah masih terkendali. Menurutnya, nominal utang yang ditarik hingga September 2026 juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga:

• Kuwait Murka, Sebut Serangan Houthi ke Bandara Riyadh Keji & Bantai 12 Orang Sipil

"Pembiayaan utang terjaga on track," ujar Suahasil dalam konferensi pers, dikutip Minggu (11/10/2026).

Pada periode yang sama tahun lalu, realisasi pembiayaan utang tercatat mencapai Rp 502,9 triliun atau 64,8% dari target APBN sebesar Rp 775,9 triliun.

Utang dari Penerbitan SBN Capai Rp 497,5 Triliun

Secara terperinci, pembiayaan utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 497,5 triliun. Angka tersebut setara 62,2% dari target penerbitan SBN dalam APBN 2026 sebesar Rp 799,5 triliun.

Sementara itu, realisasi pembiayaan melalui pinjaman masih mencatatkan angka minus Rp 3,2 triliun. Kedua komponen tersebut menghasilkan pembiayaan utang bersih sebesar Rp 494,3 triliun.

Suahasil mengatakan pemerintah terus memperhatikan kondisi pasar SBN serta perkembangan ekonomi global sebelum mengambil keputusan penerbitan surat utang.

"Jadi sudah 62,2%. Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global di dunia," katanya.

Ia menjelaskan, penerbitan SBN dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar. Pemerintah juga berupaya memanfaatkan momentum ketika kondisi pasar mendukung penerbitan surat utang.

"Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik. Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan, lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit," tutur Suahasil.

Defisit APBN September 2026 Capai Rp 319 Triliun

Selain mencatat pembiayaan utang, APBN hingga akhir September 2026 mengalami defisit sebesar Rp 319 triliun atau setara 1,24% dari PDB.

Defisit terjadi karena realisasi belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Pemerintah mencatat belanja negara mencapai Rp 2.660,5 triliun, sedangkan pendapatan negara yang dilaporkan dalam paparan mencapai sekitar Rp 2.341,5 triliun.

Suahasil menyebut defisit tersebut masih sesuai dengan arah kebijakan fiskal pemerintah. APBN memang dirancang mengalami defisit untuk mendukung belanja negara dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Defisit saat ini 1,2% dari PDB. Jadi, ini on track," ujar Suahasil.

Pada akhir Agustus 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp 240,1 triliun atau sekitar 0,9% dari PDB. Angka tersebut kemudian meningkat pada akhir September seiring perkembangan pendapatan dan belanja negara.

"Ini on track karena memang APBN kita desain defisit, kenapa? Karena kita ingin belanja saat ini dengan supaya manfaat bagi masyarakat itu benar-benar maksimal dari hari ke hari," jelasnya.

Pendapatan dan Belanja Negara hingga September

Dari sisi penerimaan, realisasi pendapatan negara mencakup penerimaan pajak sebesar Rp 1.607,6 triliun atau tumbuh 24,1% secara tahunan.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 240,1 triliun atau tumbuh 8,5%. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 492,3 triliun atau tumbuh 41,7%.

Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.660,5 triliun atau sekitar 69,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp 3.842 triliun. Angka tersebut tumbuh 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 2.061,3 triliun. Jumlah itu terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 1.069,4 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp 991,9 triliun.

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah mencapai Rp 599,2 triliun atau 82,4% dari target APBN.

Pemerintah menargetkan defisit APBN mencapai 2,8% dari PDB pada akhir 2026. Suahasil menyebut perkembangan defisit hingga September masih menjadi bagian dari perjalanan pelaksanaan anggaran yang telah dirancang pemerintah.

"Hari ini akhir September 1,2% nanti kita akan menuju di akhir tahun 2,8%. Ini adalah perjalanan APBN," kata Suahasil.* (d/dh)

Kuwait Murka, Sebut Serangan Houthi ke Bandara Riyadh Keji & Bantai 12 Orang Sipil

Disentil PM Malaysia Soal Kabut Asap, Menlu: RI Sudah Kerahkan 60 Ribu Personel & 48 Pesawat

Puji Program Tebus Ijazah Rico Waas, Akademisi USU Warning: Awas Jadi Ladang Transaksional

Sentil Anggota DPRD yang Copot Foto Gibran, Istana: Makan Gaji Negara Kok Begitu

Saya Mundur

Bupati Labusel Turun ke Desa Air Merah, Hadirkan Layanan Publik hingga Pasar Murah