Ingatkan Bahaya Investasi Bodong Hingga Judol, Pemprov Sumut Minta ASN Cerdas Kelola Gaji

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengajak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk lebih cerdas mengelola keuangan serta bijak memilih investasi. ASN juga diingatkan agar tidak mudah tergiur tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa memahami risiko yang menyertainya.

Pesan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, dalam kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (22/10/2026).

Timur mengingatkan ASN agar memilih produk investasi yang legal serta memastikan status perizinan dan pengawasannya melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau otoritas terkait sesuai jenis produk keuangan.

Baca Juga:

• Lahan HGU PTPN Disulap Jadi Citraland dan Pesona Cemara, Investasi atau Perampasan?

Menurutnya, ASN tidak hanya dituntut profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga perlu memiliki kemampuan mengelola keuangan pribadi dan keluarga. Penghasilan bulanan, kata dia, perlu direncanakan agar tidak hanya habis untuk memenuhi kebutuhan sesaat.

"ASN memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Namun, ASN yang profesional dan produktif juga perlu memiliki kecerdasan dalam mengelola keuangan pribadi dan keluarga. Gaji yang diterima setiap bulan harus dikelola dengan bijak, bukan hanya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan sesaat," ujar Timur.

Kegiatan tersebut mengusung tema "ASN Cerdas, Bijak Berinvestasi Mewujudkan Kesejahteraan di Masa Depan", dengan subtema "Mengenal Investasi yang Legal, Memahami Risiko, dan Berinvestasi Secara Bijak".

Melalui kegiatan ini, ASN diharapkan mampu mengenali berbagai instrumen investasi, memahami potensi keuntungan dan risikonya, serta terhindar dari investasi ilegal atau bodong dan praktik judi online.

Timur mengatakan pengelolaan keuangan yang baik perlu dimulai dengan perencanaan anggaran yang matang dan disiplin. ASN juga diharapkan mampu membedakan kebutuhan dengan keinginan sebelum menentukan alokasi penghasilan untuk investasi.

Selain berinvestasi, ASN perlu memperkuat ketahanan keuangan keluarga dengan menyiapkan dana darurat, biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, serta persiapan masa pensiun.

"Kesejahteraan keluarga tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghasilan, tetapi bagaimana penghasilan tersebut dikelola dengan baik. ASN yang sejahtera secara finansial akan bekerja lebih tenang, produktif, profesional, dan berintegritas," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Evan Botung Daulay, mengatakan kegiatan Bulan Inklusi Keuangan bertujuan meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan ASN. Dengan pengetahuan yang memadai, ASN diharapkan lebih mampu menghindari berbagai bentuk kejahatan dan risiko keuangan.

Untuk memperluas pemahaman mengenai investasi legal dan manajemen risiko, Pemprov Sumut menghadirkan narasumber dari sejumlah lembaga keuangan, yakni PT Bank Sumut, PT Pegadaian, PT Mandiri Sekuritas, serta Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Sumatera Utara.

Pemprov Sumut juga mendorong sinergi dengan OJK, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan terkait untuk meningkatkan literasi keuangan sekaligus membangun perilaku finansial yang lebih sehat di kalangan ASN.

Melalui momentum Bulan Inklusi Keuangan 2026, ASN diharapkan semakin cermat dalam mengelola penghasilan, memahami risiko, dan menentukan pilihan investasi. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung ketahanan keuangan keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang.* (dh)

Lahan HGU PTPN Disulap Jadi Citraland dan Pesona Cemara, Investasi atau Perampasan?

Pemprov Sumut Ingatkan ASN Waspada Investasi Bodong, Tekankan Pentingnya Mengelola Keuangan

IHSG Melemah Tajam Pagi Ini, Saham MORA, TPIA hingga CUAN Tertekan

Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi! Saatnya Beli atau Tunggu?

Ingin Modal Usaha Rp100 Juta? Cek Tabel Angsuran KUR BNI 2026, Cicilan Mulai Rp1,9 Juta per Bulan

Buntut OTT Suap Proyek Internet Kominfo, Keponakan Wali Kota Tebing Tinggi Divonis 1,5 Tahun BUI