BANDA ACEH – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, mengapresiasi langkah tegas Polda Aceh dalam menindak pelaku penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.
Penindakan tersebut dinilai membantu memperlancar distribusi BBM dan memudahkan masyarakat mendapatkan bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Dek Gam mengatakan, penegakan hukum terhadap praktik penimbunan solar penting untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.Baca Juga:
Solar yang seharusnya digunakan oleh masyarakat sesuai ketentuan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk meraih keuntungan secara tidak semestinya.
"Saya mengapresiasi Polda Aceh yang sudah bekerja untuk menangkap para pelaku penimbun solar di Aceh," kata Nazaruddin Dek Gam, Senin, 26 Oktober 2026.
Menurut Dek Gam, kelancaran pasokan solar sangat penting bagi masyarakat, terutama pengemudi angkutan, pelaku usaha, dan warga yang bergantung pada bahan bakar tersebut untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ia berharap penindakan terhadap pelaku penimbunan BBM tidak berhenti pada kasus yang telah terungkap.
Pengawasan distribusi solar bersubsidi, kata dia, perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak kembali mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar.
"Saya berharap pengawasan terhadap penyaluran solar bersubsidi terus diperkuat, sehingga BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat dapat diterima oleh pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," harapnya.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar di sejumlah SPBU di Aceh mulai menghilang sejak 19 Oktober 2026.
Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih mudah mengisi bahan bakar dibandingkan sebelumnya.
Perubahan itu dirasakan penting bagi pengguna kendaraan yang mengandalkan solar untuk bekerja, termasuk sopir angkutan barang dan penumpang yang melayani perjalanan antardaerah.
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengembangkan desa serta kelurahan kr
PEMERINTAHAN
NIAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mematangkan persiapan penyerahan pengelolaan RSUD dr M Thomsen kepada Pemerintah Kota Gunungsito
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas meminta masyarakat melaporkan jika menemukan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan a
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas meminta seluruh rumah sakit di Kota Medan tidak menolak pasien pengguna BPJS Kesehatan yang me
KESEHATAN
MEDAN Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan perkebunan dan pertemuan berbagai bud
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Banjir dan tanah longsor melanda enam kabupaten di Sumatera Utara pada pekan ketiga hingga keempat Oktober 2026. Bencana yang dipi
PERISTIWA
JAKARTA Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) menjalin kerja sama untuk m
NASIONAL
SERDANG BEDAGAI Polda Sumatera Utara menyegel stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Suka Damai di Jalan MedanTebing Tinggi, Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengadukan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewan Pengawas KPK. P
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Petugas gabungan Polda Sumatera Utara, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan TNI menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempa
HUKUM DAN KRIMINAL
