KAI Luncurkan Kereta Khusus Petani dan Pedagang, Prabowo Dukung Penuh!
JAKARTA Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto
Pemerintahan
JAKARTA – Perseteruan hukum antara artis Nikita Mirzani dan dokter Reza Gladys kembali memanas. Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bachmid, menegaskan bahwa tuduhan pemerasan yang sempat dialamatkan kepada kliennya tidak terbukti setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghapus pasal 368 KUHP dari dakwaan.
Awalnya, Nikita Mirzani didakwa dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Namun, JPU menggantinya menjadi Pasal 369 KUHP tentang pengancaman, yang merupakan delik aduan, bukan pidana murni.
"Anda menyatakan selama ini Nikita melakukan pemerasan, tapi itu dihapus oleh jaksa. Berarti ada kesalahan dari awal yang Anda lakukan," ujar Fahmi Bachmid saat ditemui di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (6/7/2025).
Fahmi: Reza Gladys Harus Minta Maaf di Hadapan Publik
Fahmi menilai, penghapusan pasal pemerasan tersebut menjadi bukti bahwa pelaporan Reza Gladys terhadap Nikita tidak berdasar. Oleh karena itu, ia meminta agar Reza Gladys bersikap gentle dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
"Kalau Anda gentle ya minta maaf. Iya saya salah, saya kemarin salah lapor," tegas Fahmi.
Reza Gladys Dinilai 'Salah Lapor'
Fahmi menyebut bahwa jika tuduhan pemerasan (Pasal 368) dihapus dan diganti dengan pengancaman (Pasal 369), maka substansi laporan Reza dianggap keliru sejak awal.
"Gimana sih, dia yang ngelaporin orang pemerasan, terus tiba-tiba pemerasannya dihapus. Itu bahasa Indonesianya salah lapor," tandas Fahmi.
Namun, hingga kini, menurut Fahmi, Reza Gladys belum menunjukkan niat untuk meminta maaf, karena merasa tidak melakukan kesalahan.
Kasus ini masih terus berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Nikita menyatakan bahwa pihaknya akan terus menempuh jalur hukum untuk membersihkan nama baik sang artis.*
JAKARTA Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto
Pemerintahan
JAKARTA Kebijakan insentif fiskal dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemeri
Pemerintahan
JAKARTA Harga beras di Indonesia mulai menunjukkan tren penurunan pada Oktober 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penur
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengungkapkan bahwa jumlah penerima bantuan sosial (bansos) berkurang hampir 2
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis tudingan media asing yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi me
Pemerintahan
JAKARTA PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) berhasil menghidupkan kembali sumur minyak tua yang telah 14 tahun n
Pemerintahan
JAKARTA Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terhadap lima anggota DPR nonaktif kembali digelar pada Senin (3/11/2025). adsens
Politik
JAKARTA Timnas Indonesia hingga kini belum juga memiliki pelatih baru setelah berpisah dengan Patrick Kluivert. adsensePosisi pelatih
Olahraga
JAKARTA Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, memastikan bahwa PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) tidak berpartisipasi da
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Ferry Juliantono memastikan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) akan mulai beroperas
Pemerintahan