JAKARTA – Perseteruan antara dokter sekaligus pengusaha kecantikan, Reza Gladys, dengan aktris Nikita Mirzani kembali memanas usai keduanya menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (24/7/2025).
Dalam sidang yang digelar secara terbuka tersebut, keduanya untuk pertama kalinya bertatap muka secara langsung sejak kasus ini mencuat ke publik.
Diketahui, Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditaksir merugikan dirinya hingga Rp4 miliar.
Baca Juga:
Dua hari pasca persidangan, Reza Gladys mengunggah sebuah pernyataan tegas di akun Instagram pribadinya, @rezagladys.
Dalam unggahan tersebut, ia menampilkan potret yang diduga menunjukkan Nikita Mirzani tengah berada di dalam ruang tahanan namun masih bisa mengakses ponsel.
Baca Juga:
"Seorang terdakwa masih menggunakan handphone (HP) di dalam tahanan bukan untuk hal positif, tapi terus-menerus melakukan aksinya untuk mengintimidasi orang lain, ujaran kebencian," tulis Reza dalam unggahan yang dikutip pada Sabtu (26/7/2025).
Tak hanya itu, Reza juga menyinggung akun Instagram milik Nikita Mirzani, @nikitamirzani_172, yang masih aktif dan tetap melakukan unggahan.
Meski pihak pengelola mengaku akun tersebut dijalankan oleh admin, Reza mempertanyakan bagaimana hal itu dapat terjadi.
"Subhanallah by admin @pn.jakartaselatan," sambungnya, sembari menandai akun resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Permasalahan bermula pada 13 November 2024, ketika Nikita Mirzani diduga melakukan siaran langsung di TikTok dan menyampaikan ulasan negatif terkait produk skincare milik Reza Gladys.
Tak terima dengan hal tersebut, Reza sempat mencoba menghubungi pihak Nikita melalui asistennya, Ismail Marzuki alias Mail Syahputra.
Tak lama setelahnya, Reza mentransfer sejumlah dana yang disebut mencapai Rp2 miliar ke rekening yang diarahkan oleh pihak Nikita, dan menyerahkan tambahan uang tunai senilai Rp2 miliar.
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan