JAKARTA — Perseteruan antara publik figur Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tampaknya belum menemukan titik temu.
Kali ini, Lisa kembali menyampaikan klaim yang mengaitkan nama Ridwan Kamil dalam dugaan aliran dana korupsi pengadaan iklan di Bank BJB, saat dirinya diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (22/8).
Dalam keterangannya usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Lisa menyebut bahwa dirinya pernah menerima dana dari proyek tersebut, meskipun enggan menyebutkan nominal maupun waktu spesifik penerimaannya.
Baca Juga:
"Ya, itu (uang) buat kebutuhan anak saya. Tapi saya tidak bisa sebut jumlahnya," ujar Lisa kepada awak media.
Pernyataan ini kembali menarik perhatian publik karena dinilai menyudutkan Ridwan Kamil, yang sebelumnya juga sempat dikaitkan dalam kasus pengakuan Lisa terhadap anak berinisial CA.
Baca Juga:
Menanggapi klaim Lisa, Muslim Jaya Butar Butar, kuasa hukum Ridwan Kamil, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
Namun, ia mengingatkan agar semua pihak tetap berpegang pada prinsip praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
"Kami tidak berada dalam kapasitas untuk mengomentari materi pemeriksaan yang menjadi domain penyidik dan saksi. Namun, kami berharap publik tidak serta merta mengambil kesimpulan," ujar Muslim dalam keterangannya.
Muslim juga kembali menyinggung soal polemik sebelumnya terkait pengakuan Lisa terhadap status anaknya.
Ia mengingatkan bahwa hasil tes DNA yang dirilis oleh Bareskrim Polri pada Kamis, 21 Agustus 2025, telah menegaskan bahwa CA bukan anak biologis dari kliennya.
"Berulang kali, Lisa menyatakan bahwa CA adalah anak biologis klien kami. Namun, hasil tes DNA yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri menyatakan sebaliknya," tegasnya.
Sementara itu, kuasa hukum Lisa Mariana, Jhon Boy Nababan, memastikan bahwa kliennya akan bersikap kooperatif dan bersedia menjalani setiap proses yang diperlukan oleh KPK.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
