Gibran Tak Duduk di Sebelah Prabowo saat Sidang Kabinet, Istana Buka Suara
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang K
POLITIK
JAKARTA — Perseteruan antara publik figur Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tampaknya belum menemukan titik temu.
Kali ini, Lisa kembali menyampaikan klaim yang mengaitkan nama Ridwan Kamil dalam dugaan aliran dana korupsi pengadaan iklan di Bank BJB, saat dirinya diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (22/8).
Dalam keterangannya usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Lisa menyebut bahwa dirinya pernah menerima dana dari proyek tersebut, meskipun enggan menyebutkan nominal maupun waktu spesifik penerimaannya.
"Ya, itu (uang) buat kebutuhan anak saya. Tapi saya tidak bisa sebut jumlahnya," ujar Lisa kepada awak media.
Pernyataan ini kembali menarik perhatian publik karena dinilai menyudutkan Ridwan Kamil, yang sebelumnya juga sempat dikaitkan dalam kasus pengakuan Lisa terhadap anak berinisial CA.
Menanggapi klaim Lisa, Muslim Jaya Butar Butar, kuasa hukum Ridwan Kamil, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
Namun, ia mengingatkan agar semua pihak tetap berpegang pada prinsip praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
"Kami tidak berada dalam kapasitas untuk mengomentari materi pemeriksaan yang menjadi domain penyidik dan saksi. Namun, kami berharap publik tidak serta merta mengambil kesimpulan," ujar Muslim dalam keterangannya.
Muslim juga kembali menyinggung soal polemik sebelumnya terkait pengakuan Lisa terhadap status anaknya.
Ia mengingatkan bahwa hasil tes DNA yang dirilis oleh Bareskrim Polri pada Kamis, 21 Agustus 2025, telah menegaskan bahwa CA bukan anak biologis dari kliennya.
"Berulang kali, Lisa menyatakan bahwa CA adalah anak biologis klien kami. Namun, hasil tes DNA yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri menyatakan sebaliknya," tegasnya.
Sementara itu, kuasa hukum Lisa Mariana, Jhon Boy Nababan, memastikan bahwa kliennya akan bersikap kooperatif dan bersedia menjalani setiap proses yang diperlukan oleh KPK.
Menurutnya, Lisa berkomitmen untuk menyerahkan sejumlah dokumen yang ia klaim dapat memperkuat pernyataannya.
"Kami tengah mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Nanti kami akan menunggu panggilan berikutnya dari KPK untuk menyerahkannya secara resmi," ungkap Jhon Boy.
Pemeriksaan lanjutan terhadap Lisa Mariana dijadwalkan akan kembali dilakukan oleh KPK dalam waktu dekat.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait substansi pemeriksaan Lisa Mariana maupun keterkaitan langsung dengan pihak lain.
Publik diimbau untuk tetap menunggu proses hukum berjalan dan tidak berspekulasi sebelum ada keterangan resmi dari pihak berwenang.
Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan iklan Bank BJB masih dalam tahap penyelidikan dan menjadi salah satu fokus KPK dalam mengungkap indikasi penyimpangan di lingkungan BUMD milik Pemprov Jawa Barat tersebut.*
(in/a008)
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang K
POLITIK
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) meminta pemerintah daerah di Aceh, Suma
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) memastikan pasokan batu bara untuk operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam kondisi aman. Kebutuh
EKONOMI
JAKARTA Timnas Indonesia bersiap menghadapi ASEAN Championship 2026, turnamen sepak bola paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Pada
OLAHRAGA
JAKARTA Interpol Polri menangkap seorang warga negara Palestina bernama Abdul Karim Raed Miqdad, yang masuk dalam daftar buronan interna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada aparat penegak hukum, mulai dari Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah melakukan 17 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang periode Januari hingga Jul
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026 mengalami penyesuaian. Dari se
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan meluncurkan motor listrik nasional sebagai bagian dari upaya pemerintah memperk
NASIONAL